Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Memasuki hari keempat, tiga kader PDIP Bangli akhirnya ambil bagian dalam tarung pilkada Bangli.
Hingga kini, total terdapat lima calon yang telah ambil formulir melalui kendaraan partai berlogo banteng moncong putih ini.
Dari lima bakal calon (balon) yang akan diusung partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, baru satu orang yang mengambil formulir balon Bupati Bangli. Sedangkan sisanya sebagai balon wakil bupati.
Pantauan Tribun Bali, Sabtu (14/9), pengambilan formulir tiga kader PDIP hampir secara bersamaan.
Tiga kader tersebut yakni, Ketua DPC PDIP Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Sekretaris DPC PDIP Bangli Wayan Diar, serta kader senior PDIP asal Songan, Kintamani, I Wayan Atom Krisna Putra.
Ketua Tim Pendaftaran Cabub/Cawabub DPC PDIP Bangli, I Nengah Sujiwa mengungkapkan, Sang Nyoman Sedana Arta mengambil formulir balon Bupati.
Sedangkan Wayan Diar dan Wayan Artom mengambil formulir balon Wakil Bupati.
"Pengambilan formulir sekitar jam 12.00 wita, dimulai dari pak Wayan Artom. Sementara pak Sedana Arta dan Wayan Diar mengambil formulir usai rapat internal DPC," terangnya.
Dengan demikian, imbuh Sujiwa, hingga kini total terdapat lima orang yang telah mengambil formulir pendaftaran balon ke Sekretariat DPC PDIP Bangli.
Ini mengingat sebelumnya, yakni pada hari pertama pendaftaran bakal calon (11/9), sudah ada dua orang yang mengambil formulir pendaftaran. Yakni Made Subrata, dan I Gede Mangun.
Sujiwa menambahkan, bagi tokoh masyarakat yang hendak melakukan pengambilan formulir balon, diharapkan agar segera.
Sebab pengambilan formulir dibuka hingga Senin (16/9) pukul 16.00 Wita.
"Besok Minggu (17/9) pengambilan formulir akan tetap kami layani, karena ini merupakan keinginan masyarakat. Pelayanan hari Minggu kami buka mukai pukul 10.00 wita, hingga 14.00 Wita. Informasinya akan ada yang mengambil formulir lagi dari Kintamani Timur," bebernya.
Sementara Sang Nyoman Sedana Arta mengungkapkan ada dua alasan mengapa pihaknya mengambil formulir balon bupati.
Pertama karena aturan, yang mana tidak memperbolehkan pihaknya menjadi wakil bupati untuk ketiga kalinya.