Baca tanpa iklan
Kalau pada UN sebelumnya 25 persen soal dibuat di Pusat, 75 persen dibuat di daerah.
Sedangkan kalau UN mandiri, 100 persen soal dibuat di daerah.
“Kira-kira begitu, saya belum ketemu guru. Minggu depan akan saya rapatkan,” jelasnya.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Bali, I Wayan Suwirya mengatakan jika benar daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan UN secara mandiri maka sangat ideal sekali.
Dengan begitu akan ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi sehingga menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah.
Ada pembagian tugas yang jelas antara pusat dan daerah sehingga bisa meminimalisir kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Semoga saja benar guru dilibatkan untuk mengumpulkan data empiris. Saya setuju dan yakin dengan kolaborasi ini, persiapan, pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Suwirya. (*)