Pembangunan 5 Desa Wisata di Badung Tertunda Akibat Wabah Covid-19, Target Kunjungan Juga Direvisi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah kabupaten Badung kini benar-benar memfokuskan anggarannya untuk penanganan Covid-19 di Gumi Keris.

Bahkan anggaran dinas pariwisata (Dispar) untuk membangun 5 Desa wisata yang dirancang sebelumnya juga dialokasikan ke Covid-19.

Sebelumnya Dispar Badung di tahun 2020 ini akan menggarap sebanyak 5 Desa wisata, yakni Desa Pangsan, Bongkasa Pertiwi,  Sangeh , Carangsari dan Mengwi.

Hanya saja anggaran tersebut terpotong dengan alasan dialokasikan untuk penanganan covid-19.

• Rayakan Waisak di Tengah Pandemi Covid-19, Umat Budha Beribadah di Rumah, Julio: Tak Kurangi Makna

• Hari Terakhir Pendaftaran Diskon Listrik melalui www.lightup.id, Masih Ada Kuota bagi 7.803 Keluarga

• Tingkat Kesembuhan Capai 68,18 Persen, RSUP Sanglah Tetap Siapkan Tambahan Ruang Isolasi Covid-19

Padahal pada bulan februari lalu proyek pembangunan lima desa wisata itu sudah sampai tahap  proses persiapan lelang kegiatan fisik.

Jadi lima desa wisata itu akan diperbaiki infrastukturnya terlebih dahulu. Bahkan anggaran yang disiapkan  sebesar Rp 51,1 Miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, I Made Badra tak mau banyak komentar terkait hal tersebut.

Pihaknya mengatakan saat ini Badung masih fokus dalam penanganan covid-19.

"Iya proyek pembangunan memang ditunda karena Covid-19," ujarnya saat dikonfirmasi Kamis (7/5/2020).

Iya pun tak menampik jika sebelumnya Dispar Badung dalam pembangunan desa wisata itu, menyiapkan anggaran mencapai Rp 51,1 Miliar, untuk pembangunan fisiknya saja.

 Bahkan dengan anggaran itu, dipastikan di akhir tahun 2020 sudah terwujud pembangunan fisiknya. Tidak hanya fisik pihaknya juga berencana menyiapkan tim untuk pendampingan desa wisata tersebut.

"Memang pembangunan itu (desa wisata -red) untuk memaksimalkan pendapatan Badung kedepan. Namun bagaimana lagi, jika kondisinya seperti ini," katanya.

Disinggung mengenai target kunjungan wisatawan tahun 2020 yang sebelumnya di rancang sebesar 6,2 juta wisatawan, Badra pun mengaku akan melakukan revisi.

Hanya saja revisi target akan ditentukan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan.

"Nanti target akan direvisi pada RPJMD Perubahan. Juga pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020," katanya.