Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Puluhan tenaga harian lepas yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi kantor DPRD Buleleng, Jumat (24/7/2020).
Mereka datang untuk mengadu terkait sejumlah kebijakan Kepala DLH Buleleng, yang dinilai cukup merugikan pihaknya.
Seperti yang diungkapkan oleh Gede Suardika. Pria yang bekerja sebagai sopir truk sampah di DLH Buleleng, menyebut, sejak adanya pandemi Covid-19 ini, sejumlah tenaga harian lepas yang bertugas mengangkut sampah diliburkan selama dua hari dalam sebulan.
Hal ini lantas dinilai cukup berdampak pada penghasilannya.
Sebelum adanya pandemi Covid-19, Suardika menyebut, dalam sehari ia menerima upah sebesar Rp 70 ribu, atau Rp 2.1 juta dalam sebulan.
• Jimbarwana Legend Tekuk Badung Lingsir, Manila FC Raih Kemenangan Perdana di Masa New Normal
• AS & Inggris Meradang, Tuding Rusia Lakukan Pengembangan Senjata Anti-Satelit Berbasis Luar Angkasa
• BREAKING NEWS - Swalayan Rahayu Terbakar, PMK Jembrana Kerahkan 4 Armada Pemadam Kebakaran
Namun dengan adanya kebijakan meliburkan tenaga harian lepas selama dua hari dalam sebulan, upah yang ia terima pun praktis kini menjadi berkurang. Sehingga upah yang ia terima dalam sebulan hanya Rp 1.96 juta.
"Kalau saya sebagai sopir arm roll, diupah Rp 70 ribu per hari. Sementara tenaga yang mengangkut sampah hanya Rp 45 ribu. Kami merasa dengan adanya kebijakan meliburkan kami selama dua hari dalam sebulan ini, sangat merugikan kami, karena penghasilannya jadi berkurang," keluhnya.
Suardika pun mengaku sudah berupaya menyampaikan keluhannya ini dengan Kadis DLH Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, sekitar tiga bulan yang lalu.
Namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya.
"Pak Kadis awalnya mengaku kami terpaksa diliburkan dua hari dalam sebulan, karena masalah anggaran. Namun setelah kami menyampaikan keberatan, Kadis mengaku akan segera dirapatkan kembali. Nyatanya hingga saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Jadi sekarang kami memilih untuk mesadu (mengadu) ke DPRD. Dengan harapan agar kami bisa bekerja full dalam sebulan," ucapnya.
Selain mengeluh diliburkan dua hari dalam sebulan, Suardika juga menyebut selama bekerja, ia mengalami sejumlah kendala.
Seperti truk yang sering mogok akibat jarang diservis.
• Bupati Jember Dimakzulkan DPRD Karena Sudah Tak Diinginkan, Faida : Tidak Semudah Itu
Bahkan, ia jiga harus menalangi biaya tambal ban, apabila ban truk bocor saat bekerja.
"Dulu, setiap bulan truk rutin diservis. Tapi sekarang, kalau sudah rusak baru diservis. jadi truk yang saya bawa itu sering mogok di tengah jalan. Kemudian kalau bannya bocor, harus ditalangi dulu pakai uang pribadi. Digantinya lama," ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengaku akan segera mendiskusikan hal ini dengan Kepala DLH Buleleng, untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diberikan selama ini kepada para tenaga harian lepas di DLH Buleleng.
"Kami akan diskusikan hal ini untuk agar segera mendapatkan solusi. Kalau memang masalahnya ada di anggaran hingga membuat upah para tenaga harian lepas harus dipotong, akan kami perjuangkan di APBD Perubahan 2020 ini. Tapi kalau memang ini masalahnya ada di kebijakan di internal DLH, kami akan memberikan masukan agar Kadis bisa memberikan kebijakan yang lebih menghargai pekerja tenaga harian lepas ini," tutupnya.
Terpisah, Sekretaris DLH Buleleng, Ariston Pamungkas membenarkan jika pihaknya mengambil kebijakan untuk meliburkan tenaga harian lepasnya dua hari dalam sebulan.
Hal ini diklaim terjadi karena beberapa anggaran yang dimiliki oleh DLH Buleleng telah di-refocusing oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penanganan Covid-19 di Buleleng.
"Kebijakan ini sudah dikomunikasikan kepada teman-teman di lapangan. Kebijakan libur dua hari dalam sebulan ini karena adanya kendala anggaran. Jadi anggaran yang tersisa kami bagi secara proporsional, agar bisa jalan antara pemeliharaan kendaraan dan pekerjanya juga bisa bekerja," terangnya.
Ariston juga menegaskan, jika dilihat dari kontrak kerja yang ditandatangani oleh para tenaga harian lepas, klausulnya berbunyi agar pihak pekerja dapat memahami apabila terjadi keterbatasan keuangan daerah.
Namun demikian, Ariston mengaku pihaknya akan mencoba melakukan pengusulan tambahan pagu ke TAPD sebesar Rp 500 juta.
"Harus dipertimbangkan juga kondisi fiskal daerah, karena kekurangannya sekitar Rp 500 jutaan, itu angka yang cukup besar untuk daerah yang saat ini dalam kondisi covid-19."
"Jadi kami masih tunggu arahan pimpinan daerah apakah kami diberikan tambahan pagu atau tidak. Kalau tidak, tentu akan kami diskusikan dengan para tenaga harian lepas agar tidak ada yang merasa dirugikan," jelasnya.
Sementara terkait servis kendaraan operasional DLH Buleleng, Ariston mengaku tahun ini pihaknya sudah menganggarkan sebesar Rp 900 juta.
Servis kendaraan operasional dilakukan oleh pihak ke rekanan.
Namun Ariston tidak memungkiri, bengkel milik pihak rekanan memang tidak spesialis menangani tambal ban.
Sehingga jika terjadi permasalahan ban bocor, lebih sering ditangani langsung oleh para sopir, menggunakan uang pribadinya agar pengerjaanya lebih cepat.
"Jadi uang pribadi pekerja kami di lapangan itu diganti oleh rekanan kami. Saat ini kami masih mendata berapa sih yang mengalami kejadian seperti itu. Dan akan segera dibahas dengan rekanan kami, agar ke depan tidak terjadi lagi," tutupnya. (*)