TRIBUN-BALI.COM — Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali beberkan hingga kini sejumlah 400 calon mahasiswa baru telah mendaftar pada program Satu Keluarga Satu Sarjana. 

Hal tersebut dibeberkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Bali, I Ketut Wica. Ia mengatakan dari 1.450 kuota mahasiswa, sebanyak 400 mahasiswa sudah lolos administrasi. 

“Dari kuota 1.450 mahasiswa program satu keluarga satu sarjana, lolos administrasi 400 orang calon mahasiswa,” jelasnya, Jumat (22/8).

Menurutnya, para calon mahasiswa ini tengah dilakukan proses verifikasi. Pihak kampus turun langsung ke lapangan atau rumah calon mahasiswa untuk memastikan kondisinya masing-masing. 

Baca juga: TUNJUK Sading Desa Percontohan Netral Karbon, Maybank Luncurkan Program BSF Zero Emission pada 2030

Baca juga: DORONG Percepat Elektrifikasi Transportasi, Kadishub Bali Beber Kendala Net Zero Emission 2045 

“Verifikasi ini untuk memastikan bahwa program ini menyentuh orang-orang miskin, dan belum memiliki sarjana dalam satu KK (Kepala Keluarga),” imbuhnya. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, verifikasi ini juga merupakan seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beberapa PTN maupun PTS telah memenuhi kuota program ini. 

Di antaranya, Universitas Udayana (Unud) sebanyak 100 orang, Universitas Terbuka (UT), dan juga Universitas Hindu Dharma Indonesia (Unhi). “Kalau Unhi sudah memenuhi kuota, sedangkan yang lain baru ada yang 30, 20, 10 orang calon mahasiswa. Mereka juga sedang seleksi,” sebut Wica.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PTN maupun PTS. “Hasil seleksi ini nanti akan kami sampaikan,” pungkasnya. (sar)

Denpasar Belajar ke Surabaya

Sebelumnya, Program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk warga kurang mampu terus dimatangkan Pemkot Denpasar. Salah satunya dengan mengantisipasi supaya penerima program ini tepat sasaran. 

Untuk itu, Pemkot Denpasar siap belajar ke Surabaya, Jawa Timur, terkait pengelolaan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

"Sekarang sudah melalui Pak Sekda koordinasi dan bekerjasama belajar ke Surabaya angka kependudukan berbasis NIK," kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Jaya Negara pun meminta ke pusat agar Denpasar bisa mengelola data kependudukan sendiri berbasis NIK. "Kita minta ke pusat agar kita bisa mengulang, karena jangan sampai kita salah sasaran," paparnya.

Selain itu, pihaknya mengaku sudah ada satu kampus swasta yang akan beraudiensi untuk menjadi bapak angkat program ini. Nantinya berdasarkan audiensi tersebut, pihaknya juga akan mengundang kampus lainnya. (sup)