TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Di tengah pandemi Covid-19 KPU RI tetap akan melaksanakan Pilkada Serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Untuk Bali sendiri, ada enam daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, diantaranya Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar.
Bahkan, keenam KPU kabupaten/kota yang akan menjadi host Pilkada tersebut sudah siap 100 persen untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, termasuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Ini terungkap saat audiensi KPU Bali bersama DPRD Bali terkait persiapan Pilkada serentak, di gedung DPRD Bali, Senin (3/8/2020).
• Kunker ke Bali, Kementerian PPN/Bappenas Tertarik dengan Inovasi Arak Bali untuk Pasien Covid-19
• Asap TPA Bengkala Ganggu Warga Sejak Satu Bulan, Begini Kata Kepala DLH Buleleng
• Lima Pejabat Eselon II di Pemkab Badung Masuki Purna Tugas pada 2020, Bulain Ini Diawali Kadispar
Audiensi yang berlangsung mulai Pukul 10.00 wita sampai 12.00 wita Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Bali tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan bersama staff KPU Provinsi Bali.
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana beserta anggota Made Suparta, Wayan Gunawan, Made Rai Warsa, Anak Agung Gede Agung Wira Mantara.
Dalam pemaparannya dihadapan DPRD Bali, KPU Provinsi Bali menyampaikan berbagai hal. Mulai dari proses coklit, pendaftaran pasangan calon (Paslon), kampanye, hingga tata cara pencoblosan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
Salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan sendiri, yakni dengan melakukan rapid test penyelenggara pemilu di semua tingkatan.
"Semua penyelenggara dilakukan rapid test secara bertahap," kata Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan.
Ia juga menjelaskan bahwa saat pendaftaran bakal calon tidak boleh melibatkan massa dalam jumlah banyak.
Bahkan, tidak ada lagi bakal calon kepala daerah yang mendaftarkan diri di KPU dengan longmarch massa pendukung yang membawa serta baleganjur atau gong yang biasa menyemarakkan pendaftaran bakal calon.
Yang diperbolehkan masuk kantor KPU saat pendaftaran hanya pasangan bakal calon didampingi Timnya, yang jumlahnya tak lebih dari 10 orang.
"Proses pencalonan sekarang akan berbeda dengan sebelumnya dimana kita akan menerapkan protokol kesehatan. Tidak boleh ada lagi yang bawa baleganjur, gong apalagi, tidak kina perkenankan karena akan susah nanti mengatur massa dengan protokol kesehatan. Yang kita izinkan masuk kemungkinan sekitar 10 orang," jelas Lidartawan.
Menurut dia, masyarakat masih bisa menyaksikan proses pendaftaran itu melalui live streaming.
• Ops Patuh Lempuyang 2020 Menindak 800 Pengendara, Ini Kata Kasat Lantas Polresta Denpasar
• KPU Kota Denpasar dengan Universitas Mahasaraswati Gelar Sosialisasi Pilwalkot Lewat Webinar
• Update Covid-19 di Bali 3 Agustus 2020: Bertambah 55 Pasien Sembuh, 41 Orang Positif
"Jangan khawatir, kalau mau lihat kami akan live streamimg di mana saat itu terjadi pencalonan, sehingga masyarakat bisa menyaksikan proses yang ada di dalam," katanya.
Selain membatasi jumlah massa saat pendaftaran, semua dokumen pendaftaran juga wajib dibungkus plastik.
"Semua dokumen pendaftaran juga sesuai protokol kesehatan, harus dibungkus plastik," ujar Lidartawan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, protokol kesehatan juga akan diterapkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Saya sedang gencar kampanyekan TPS bebas Covid-19," katanya.
Terkait penerapan protokol kesehatan itu, ia menyebut ada sejumlah hal baru yang akan terjadi di TPS pada Pilkada serentak tahun ini.
Ia menjelaskan, KPPS yang bertugas di setiap TPS akan menjalani rapid test. TPS juga akan disemprot disinfekstan menjelang pemungutan suara.
"Di TPS itu semuanya sudah sehat. Jadi nanti KPPS-nya kita akan lakukan rapid (test)semua. TPS didisinfektan sebelum tanggal 9 itu," katanya.
Setiap TPS akan disiapkan alat pengukur suhu tubuh pemilih.
"Masing-masing TPS ada thermogun, di situ ada alat pengukur suhu badan. Kalau suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius mereka dialihkan, dibawa ke tempat lain di luar TPS untuk melakukan pencoblosan," jelasnya.
Di setiap TPS juga disiapkan air cuci tangan. Setiap pemilih juga diberikan sarung tangan saat mencoblos.
Untuk memastikan TPS bebas Covid-19, pihaknya mengurangi jumlah pemilih setiap TPS, sehingga waktu pencoblosan bisa lebih cepat.
"Pengurangan jumlah pemilih yang semestinya 800 menjadi 500 pemilih per TPS," pungkas Lidartawan.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah menganggarkan biaya untuk renovasi Gedung KPU Bali.
Menurutnya, Gedung tersebut memang mengalami banyak kerusakan, mulai dari kebocoran hingga hancurnya aspal parker di Sekretariat KPU Bali.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan (pemerintah) yang telah menganggarkan renovasi Gedung KPU Provinsi Bali. Kalau tahun anggaran ini masih ada, mohon diprioritaskan,” ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini.
Sementara itu, DPRD Bali mengingatkan penyelenggara pemilu di Bali untuk wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan Pilkada nanti.
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menegaskan, penerapan protokol kesehatan merupakan hal prinsip yang harus dijalankan.
"Kami mengecek kesiapan KPUD Bali yang dipresentasikan tadi, dan nampaknya sudah siap termasuk kesiapan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan itu menurut kami merupakan suatu hal yang prinsip," tegas Sugawa Korry.
Menurut dia, penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan Pilkada serentak 2020.
"Jadi keberhasilan Pilkada 2020 ini adalah ukurannya di samping partisipasi yang tinggi, kemudian juga pelaksanaan yang bersih, jujur, kemudian terpilih pemimpin yang memang mempunyai kapasitas, yang paling penting itu adalah dilaksanakannya protokol Covid-19," ujar Ketua DPD I Golkar Bali ini.
Ia mengatakan, penyelenggara pemilu sudah menyatakan kesanggupannya untuk menerapkan protokol kesehatan saat Pilkada nanti.
"Itu sudah disanggupi oleh KPUD. Semua persiapan sudah dilakukan, tinggal kami memonitor pelaksanaannya," tutupnya. (*)