Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, A A Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemulihan ekonomi di masa pandemi, tidak berdiri sendiri karena tergantung pada bekerjanya dua faktor yang lain yakni penanganan kesehatan dan jaring perlindungan sosial.
Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden/ Sekjen Pengurus Pusat KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana, kepada Tribun Bali, Senin (28/9/2020).
“Presiden Jokowi telah menggunakan strategi besar tersebut secara seimbang. Antara penanganan masalah kesehatan, memperkuat jaring perlindungan sosial, dan menyiapkan stimulus pemulihan ekonomi, yang diibaratkan seperti pergerakan gas, rem, dan kopling secara terukur. Pemulihan ekonomi tak bisa berjalan cepat, bila pengendalian Covid-19 tidak tertangani dengan baik dan cepat,” tegasnya.
Penanganan kesehatan, kata Ari, jelas menjadi prioritas utama pemerintah.
• Ditangkap saat Edarkan Narkoba Jenis Baru dan Sabu, Ahmad Agung Didakwa Tiga Pasal
• Cegah Pilkada Jadi Klaster Covid-19, Polres Badung Monitor Perkembangan Situasi
• KABAR DUKA, Pan Godogan Meninggal di Usia 54 Tahun, Harumkan Tabanan Lewat Bidang Olahraga & Seni
Di sisi lain, pemerintah juga mengeluarkan jaring perlindungan sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
Ekstensifikasi berbagai skema bantuan sosial, terutama yang bersifat cash transfer akan mendorong konsumsi rumah tangga dan menggerakkan demands side.
“Skema perlindungan sosial, merupakan salah satu cara mempertahankan daya beli. Mulai dari skema bantuan PKH, bansos tunai, BLT dana desa, kartu pra kerja, subsidi gaji, bansos produktif, program padat karya tunai dan sebagainya,” jelasnya.
Hal ini penting juga, untuk menjaga jaring pengaman sosial, supaya masyarakat tercukupi dulu kebutuhannya, yang harapannya turut meningkatkan konsumsi.
• 9 Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah Selama Pandemi Covid-19
• Update Covid-19 di Denpasar: Lagi, Satu Pasien Meninggal, Sembuh Bertambah 8 Orang, Positif 24 Orang
• McD Kuta Beach Akan Tutup Setelah 20 Tahun Beroperasi, Satpol PP Badung Antisipasi Keramaian
Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan skema stimulasi ekonomi.
Ketiganya harus berjalan simultan dengan takaran yang cukup terukur dan keseimbangan terjaga.
Untuk menjalankan strategi besar ini, dibutuhkan manajemen dinamis.
Ari mencontohkan permasalahan di isu kesehatan, yang fokus menggunakan strategi testing, tracing, treatment, dan isolasi.
Menurutnya, hal ini bisa menjadi strategi besar menghasilkan rumusan penanganan Covid-19 dalam skala lokal.
“Setiap daerah seharusnya mempunyai informasi yang kuat, mengenai perkembangan kasus dan berusaha mencari cara untuk mengendalikannya. Sebuah pengendalian dilakukan di skala lokal harus berbasis data scientific,” ungkap alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan UGM ini.
• Brigjen Prasetijo Kenakan Seragam Polri saat Keluar Rutan, Dilimpahkan ke Kejari Kasus Djoko Tjandra
• Reims Vs PSG, Icardi Borong 2 Gol Bawa Les Parisiens Menang dan Kylian Mbappe Jadi Tukang Servis
• Jelang Pilkada, Kapolres Bangli Tegaskan Anggota Polri Wajib Jaga Netralitas
Pengendalian di skala lokal, ada dua mekanisme yang secara simultan bekerja di dalamnya, seperti edukasi publik.
Masyarakat diimbau tidak sekadar mematuhi protokol kesehatan, tetapi menjadikan protokol kesehatan ini sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru.
“Sebab, dalam situasi pandemi saat ini, dan pasca pandemi sudah selayaknya dibentuk mekanisme kebiasaan baru, termasuk perilaku sosial masyarakat harus berubah beradaptasi dengan situasi pandemi. Cara-cara edukatif itu memang perlu kita dorong dengan melibatkan sosiolog, antropolog, budayawan, agamawan,” ujarnya.
• Luca Marini Tampil Garang Musim Ini, Rossi Harap Adik Tirinya Itu Tak Dapat Tempat di MotoGP 2021
Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat juga memiliki orientasi yang berbeda dalam merespons isu kesehatan dan isu ekonomi.
Ada yang menganggap isu kesehatan sangat penting, tetapi ada juga yang lebih mementingkan isu ekonomi, sehingga pemerintah harus menjaga keseimbangan antara rem dan gas, dengan syarat kedisiplinan yang tinggi terhadap protokol kesehatan.
Untuk itu, kombinasi antara edukasi dan kedisiplinan harus dikuatkan.
Ari yakin setiap daerah dengan manajemen pengendalian yang lebih lokal, akan melahirkan berbagai skenario yang beragam sesuai konteks daerah masing-masing.
“Kalau saya bilang kunci utama pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 dan penanganan kesehatan. Kita perlu menyeimbangkan antara isu kesehatan dengan dibukanya ruang ekonomi,” ujar pria asli Ubud, Bali itu.
Situasi sekarang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.
Untuk itu, Indonesia perlu fokus pada strategi yang sudah dirancang dan memastikan strategi ini berjalan sampai pada sasarannya.
Karena situasi yang terjadi sangat dinamis, penuh ketidakpastian maka perlu fokus dan percaya diri (convidence), pada implementasi tiga strategi yang sudah dirancang agar betul-betul dilevered.
Dibutuhkan kekompakan, soliditas, dan sinergi antar pemerintah di setiap level, baik antar lembaga di pusat maupun antara pusat dengan daerah.
Sebab sinergi merupakan bagian penting dalam manajemen krisis. Semuanya harus berada dalam satu frekuensi, supaya pesan yang diberikan benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
“Tetapi, mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar, dengan rentang geografis yang luas dan juga kepulauan. Maka perlu diberikan ruang fleksibelitas di tingkat lokal, atau daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi,”tutur Koordinator Staf Khusus Presiden ini.
Perlu model manajemen yang fleksibel di tingkat bawah, untuk melihat berbagai pergeseran di tengah kondisi yang tidak pasti.
Misalnya, mencermati berbagai pergerakan ekonomi lokal, dan mencoba menemukan peluang yang bisa dimanfaatkan.
“Termasuk memetakan berbagai sektor yang terdampak maupun tidak terdampak di setiap daerah, sehingga kita bisa mengetahui sektor mana saja yang harus dibangkitkan dan mana yang harus dijaga,” kata Ari.
Penanganan pandemi Covid-19 selayaknya tidak hanya dijadikan sebagai upaya untuk keluar dari krisis, tetapi, juga menjadi kesempatan melakukan re-install, reformasi, termasuk memperbaiki apapun yang menjadi kelemahan.
Seperti pembangunan sistem kesehatan yang masih memiliki berbagai kekurangan.
Ini harus diperbaiki menjadi sistem kesehatan yang lebih siap menghadapi krisis.
Kemudian juga momentum untuk mengembangkan kedaulatan pangan, mengingat masa pandemi menuntut Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Demikian pula dalam isu energi, dalam hal ini mengupayakan produksi energi yang mandiri dan tidak tergantung pada impor.
Terakhir, belajar dari proses penyaluaran bantuan sosial pada saat pandemi bisa menjadi dorongan bersama untuk membuat sistem data terpadu kesejahteraan sosial masyarakat yang terintegrasi dan akurat.
Pandemi, kata Ari, memberikan momentum bagi melakukan install ulang, memperbaiki kelemahan yang terjadi.
“Presiden Jokowi telah menekankan bagaimana membajak krisis dengan transformasi baik dalam sistem kesehatan, sektor pangan, sektor energi, sistem perlindungan sosial dan sebagainya,” pungkasnya. (*)