Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pendapatan Kabupaten Badung di tengah pandemi covid-19 mulai dibahas.
Bahkan Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana langsung melakukan pertemuan kepada pimpinan Dewan di DPRD Badung pada Senin (12/10/2020).
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Pimpinan Dewan itu di hadir pula Kepala Bappeda Badung, Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD, Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung, I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede, Made Wijaya, Ketua Fraksi Golkar, IGN Saskara.
Pada pertemuan tersebut, Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana menginginkan APBD Badung yang sehat dan tidak semu.
Baca juga: Sebabkan Orang Miskin Jadi Semakin Melarat, WHO Tak Lagi Sarankan Lockdown dalam Penanganan Covid-19
Baca juga: Ikuti Anev Mingguan Kamtibmas Polda Bali, Kapolres Badung Akui Siagakan Pasukan Dalmas Setara Kompi
Baca juga: Morbidelli Akui Insiden Jatuhnya Rossi jadi Sebab Dirinya Kehilangan Banyak Waktu
“Kita berusaha merancang APBD ini yang sehat dulu, kalau sudah sehat baru optimis,” ujarnya.
Pada rancangan APBD 2021 ini, Pjs Bupati Badung menginginkan adanya penyusunan RAPBD tahun 2021 yang menggambarkan kemampuan pendapatan yang sebenarnya.
“Untuk penyusunan APBD 2021, murni menggunakan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan harga satuannya perpedoman pada Perpres nomor 33. Maka dari itu menurut saya semuanya menggunakan sistem,” bebernya
Pihaknya juga menjelaskan untuk penyusunan RAPBD tentunya harus menggambarkan kemampuan pendapatan di Badung.
Selebihnya, kata Ketut Lihadnyana, ditengah pandemi covid-19 pendapatan pasti akan berubah.
“Intinya pendapatan dulu kita susun yang realistis, baru kita nanti berbicara masalah belanja. Karena didalam pendapatan itu berapa sih pendapatan kita dalam konteks pandemi ini yang bisa kita peroleh. ini pendapatan asli yang saya maksud,” tegasnya
Lanjut dijelaskan, dalam pembahasan APBD 2021 ini, pihaknya harus menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan menghitung belanja yang bisa menghasilkan hutang jika pendapatan tak tercapai.
“Kami sudah mengingatkan TAPD Badung agar pendapatan asli daerah jangan terlalu optimis. Pakai contoh pada Triwulan ke 3 tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,”imbuhnya.
Pihaknya juga menginginkan, pemerintah Badung harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di tahun 2020 dan harus dibayar tahun 2021, berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai.
“Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,”tegasnya.
Baca juga: Ditinggal Kerja, Rumah Made Widiana Ludes Dilalap Si Jago Merah
Baca juga: Hancurkan Rumania 4-0, Erling Haaland Tampil Garang, Cetak Hat-trick
Baca juga: Pengusaha Solo Robby Sumampouw Meninggal di Singapura, Ini Sosoknya, Dikenal Dekat dengan Soeharto
Disisi lain, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, kebijakan strategi penetapan APBD 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020.
“Pembahasan RAPBD 2021 di masa pandemi covid-19 yang sudah kita sepakati yakni bagaimana kita membuat APBD yang sehat. Program-program yang kita susun dengan masyarakat secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem, sekarang tidak bisa usulan keluar masuk secara sembarangan harus sesuai sistem,”ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyusunan APBD 2021 ini nanti akan disusun secara riil.
“KUA-PPAS harus dilihat secara cermat dan nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,”pungkasnya. (*)