TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemkab Gianyar dan DPRD Gianyar telah menetapkan APBD Gianyar tahun 2021 sebesar Rp 2,1 triliun, sementara anggaran belanja sebesar Rp 2,3 triliun, yang nantinya akan ditutupi dana Silpa dan utang daerah.
Penetapan dilakukan di sekretariat DPRD Gianyar, Senin (19/10/2020) pagi.
Berdasarkan data Tribun Bali, APBD yang ditetapkan kali ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,4 triliun.
Baca juga: Karantina Pasien Covid-19 Tak Bergejala, Pemkot Denpasar Sediakan 150 Kamar Hotel
Baca juga: Penghobi Bonsai di Gianyar Marak Bermunculan di Masa Pandemi, Artana: Jangan Sampai Merusak Alam
Baca juga: Kemudi Patah dan Baling-Baling Bengkok, Kapal Roro Nusa Jaya Abadi Kembali Tidak Beroperasi
Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, pendapatan daerah mengalami penurunan karena pandemi covid-19,sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat.
"Kita akan mendorong pengusaha dan masyarakat agar ikut aktif meningkatkan pendapatan. Mengingat pendapatan daerah di tahun 2021 terbatas, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat," ujarnya.
Kata dia, bila kita menginginkan keberhasilan, hendaknya kita bertindak dalam kebersamaan.
Loyalitas dan dedikasi terhadap tugas kita masing-masing, pada akhirnya buah pengabdian akan dirasakan.
Baca juga: Momen Haru Serda Sahidin Hormat ke Sang Putra yang Telah Dilantik Jadi Perwira
Baca juga: Tiga Pemuda Terseret Ombak di Pantai Keramas Gianyar, Kondisinya Lemas Namun Berhasil Diselamatkan
Baca juga: Dewan Puji Kebijakan Koster Soal Penambahan Dana Bantuan ke Desa Adat untuk Penanganan Covid-19
"Saya akan senantiasa akan berbuat semaksimal mungkin untuk Gianyar. Kami juga meminta kerja sama pada semua pihak untuk membangun Gianyar," tandasnya.
Pihaknya mengapresiasi DPRD Gianyar, karena telah mengesahkan APBD 2021 dengan sangat cepat, dengan proporsional.
Baca juga: Jessica Iskandar Kerap Menangis dan Belum Bisa Move On, Nia Ramadhani Beri Pesan Menohok
Baca juga: Monumen Bajra Sandhi: Medan Perjuangan Sekaligus Sebuah Upaya Merawat Ingatan
"APBD yang ditetapkan ini berdampak pada semua lapisan masyarakat, pedagang, buruh, petani dan semuanya pihak. Ini merupakan APBD tercepat yang disahkan. Biasanya APBD baru bisa disahkan Desember karena untuk mencari kesepakatan bersama. Namun saat ini, Oktober kita sudah selesai, sehingga tender sudah bia dilakukan pada Desember," ujarnya. (*)