Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Enam orang warga Jembrana yang menjadi pasien Covid-19 kembali dipulangkan, Kamis 1 April 2021.
Mereka dipulangkan setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 10 hari di ruang isolasi RSU Negara.
Plt Direktur RSU Negara, dr Ni Putu Eka Indrawati mengatakan, untuk pasien terkonfirmasi di RSU Negara sebanyak enam orang pasien berhasil sembuh dan dipulangkan.
Mereka sembuh dari perawatan di ruang isolasi.
Sebelumnya ada sekitar 14 pasien yang dirawat.
Dengan kepulangan enam pasien ini, maka total pasien hari ini yang masih dirawat sebanyak delapan orang pasien.
“Hari ini dapat kami sampaikan kesembuhan dua orang pasien yang sudah menjalani perawatan kurang lebih 10 hari,” ucapnya Kamis 1 April 2021.
Baca juga: Total Jadi 72, Satu Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Jembrana Meninggal
Baca juga: Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19, Suyasa Inginkan Pemkab Badung Genjot Pertanian
Dijelaskan bahwa pasien yang masih dirawat di RSU Negara ialah pasien dengan status terkonfirmasi ada dua orang pasien, kemudian satu orang dirawat di ruang itu dan lima orang pasien suspect.
Dengan demikian, pihaknya berharap bahwa kesembuhan akan signifikan terjadi.
Perawatan juga telah dilakukan dengan optimal terhadap pasien.
“Selama beberapa pekan belakangan untuk penambahan pasien terpapar sangat jauh menurun. Dan sampai kami mengurangi ruang isolasi yang semula ada tiga kami tutup satu. Jadi sisa dua di lantai satu dan dua,” bebernya.
20.622 Warga Buleleng Telah Divaksin
Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 telah dilakukan kepada 20.622 warga Buleleng.
Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng pun berharap agar jatah vaksin dapat diberikan dengan jumlah yang besar oleh Pemprov Bali, sehingga target vaksinasi untuk 117 ribu penduduk di Buleleng, Bali, dapat terselesaikan hingga Juni mendatang.
Sekda yang juga sebagai Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa ditemui Rabu 31 Maret 2021 mengatakan, kendati sejak minggu lalu Buleleng masuk dalam zona merah, jumlah vaksin yang diberikan oleh Pemprov Bali tetap sama, alias tidak menjadi skala prioritas.