Baca tanpa iklan
Namun untuk tunjangan perumahan dan transportasi Dewan, birokrat asal desa Bongkasa Abiansemal itu, mengakui tidak mungkin ada pemotongan.
Sebab pada anggaran awal atau appraisal, hasil appraisal dibawah pagu anggaran yang dipasang di APBD induk.
Selain itu, pihaknya mengaku tetap menyesuaikan dan pada bulan April sudah dibayarkan.
"Pemangkasan tunjangan perumahan dan transportasi tidak ada pemangkasan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga amanah undang-undang," ucapnya.
Disinggung mengenai kabar penghilangan kegiatan Pokir Dewan, Agung Mardika tidak berani memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab Pokir itu kebijakan Bupati dan ada kewenangan Bappeda Badung.
"Untuk pokir saya tidak ada kewenangan untuk menjawab," katanya
Kendati demikian, pihaknya mengakui, penyesuaian anggaran ini masih berproses di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pasalnya realokasi anggaran ini benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas.
"Sekarang kami masih berproses untuk itu. Intinya yang jelas tidak ada pemangkasan secara bertahap" pungkasnya. (*)
Artikel lainnya di Berita Badung