Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan hanya baru mencapai Rp 149 Miliar atau sekitar 38 persen hingga pertengahan tahun 2021.
Padahal sebelumnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Tabanan telah menyetujui dan menetapkan PAD Tabanan tahun 2021 senilai Rp 391 Miliar.
Artinya masih ada 'PR' 62 persen untuk mewujudkan.
Komisi III DPRD Tabanan pun meminta agar OPD penghasil Pemkab Tabanan lebih memanfaatkan aset yang sedang tidur saat ini.
Baca juga: Kasus Naik Sejak Sepekan, Satgas Tabanan Gandeng Pecalang Lakukan Pengawasan Kegiatan Keagamaan
Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, AA Gde Dalem Trisna Ngurah, kondisi pandemi Covid 19 memang memporak-porandakan keuangan daerah terutama mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, sejak pandemi segala sektor terutama pariwisata lumpuh dan mengakibatkan ke pendapatan daerah mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu pendapatan tertinggi di Tabanan.
Sehingga, pihak pemerintah saat ini hanya mengandalkan retribusi dan pajak, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2).
"Karena dampak pandemi dan kebijakan PPKM sebagai upaya pengendalian dan percepatan penanganan lonjakan kasus ini kita akui memang capaian PAD masih rendah.
Hingga Juni 2021 kemarin baru mencapai 38 persen," ungkap pria yang lebih akrab disapa Gung Dalem ini, Selasa 10 Agustus 2021.
Mantan Asisten II Sekda Tabanan ini menyebutkan, 38 persen atau Rp 149 Miliar PAD Tabanan pada semester I itu bersumber dari DAK, DAU serta retribusi dan pajak yang diperoleh selama ini.
Namun dia tetap berharap dan optimis dengan menerapkan protokol kesehatan akan mampu mengendalikan lonjakan kasus sehingga pandemi bisa segera berakhir.
"Kami sangat berharap masyarakat untuk tetap sadar akan pentingnya protokol kesehatan termasuk mengikuti seluruh anjuran dan instruksi baik dari pemerintah pusat, provinsi ataupun daerah karena tujuannya untuk kesehatan dan keselamatan semua masyarakat," harapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Tabanan, A. A Nyoman Dharma Putra menyatakan pandemi memang melumpuhkan berbagai sektor perekonomian selama ini. Sehingga hal ini berdampak pada pendapatan asli daerah secara nasional terutama di Tabanan.
Namun, pihaknya menyarankan, kinerja OPD khususnya OPD penghasil lebih inovatif mencari peluang untuk target pajak dan retribusi.
Selain mengoptimalkan pendapatan yang selama ini menjadi penghasil PAD.
Baca juga: Dua Titik Larangan Tanpa Pemandu Sudah Dipasang, Pendaki Gunung Sang Hyang Tabanan Kerap Tersesat