Kelompok-kelompok ini memang yang pada dasarnya tidak suka dengan pemerintah.
Ini yang terus kita lakukan, klarifikasi, edukasi.
Saya bertemu dengan tujuh gubernur di Jawa dan Bali, saya minta kalau di daerah masih ada kelompok tersebut, supaya dilakukan pendekatan dengan baik, dirangkul, didekati secara humanis, diberi pengertian sehingga dia bisa kembali.
Ini terus dilakukan, kita tidak bosan-bosan.
Karena kita beranggapan bahwa kelompok ini akan terus ada.
Hanya sekarang memperoleh momentum karena ada medsos.
Jadi ada sarananya untuk membuat kegaduhan.
Medsos era digital di satu sisi menguntungkan, di sisi lain isu negatif juga bisa berkembang dengan cepat.
Ini masa terjadinya keserupaan, kesamaran antara yang benar dan salah.
Nah ini yang saya kembangkan terus kepada masyarakat dan saya minta kiai-kiai juga menyampaikan bahwa jangan terkecoh, karena ini sedang terjadi masa terserupakan antara yang benar dan salah ini samar.
Sehingga kita harus hati-hati.
Pemerintah menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali, tapi muncul fenomena bendera putih. Apakah kita perlu memberi kelonggaran?
Di Jawa sudah menurun kasus Covid-19.
Walaupun belum signifikan betul, namun sudah turun.
Tetapi di luar Jawa ada kenaikan di beberapa daerah.
Untuk jawa karena banyak kabupaten yang sudah mulai menurun dari level 4 ke level 3 maka diberikan kelonggaran.
Soal PPKM, pemimpin di daerah masih sporadis, belum semua melakukan sentuhan kultural. Bagaimana pemerintah pusat mendorong pemda hingga pemerintah desa untuk menggerakkan kekuatan tokoh-tokoh?
Pemerintah sudah melakukan berbagai arahan petunjuk dalam rakor untuk melakukannya.
Makanya disebutkan PPKM itu kan artinya pembatasan sampai ke tingkat mikro.
Itu mikro sampai ke tingkat RT. Jadi ini pengawasannya sampai ke tingkat RT.
Sebenarnya program itu supaya pemda kemudian melakukannya sampai ke tingkat bawah.
Adanya berbagai di daerah-daerah isolasi-isolasi mandiri. Itu memang ada.
Jateng ada jogo tangga.
Jogja ada jaga warga.
Di Bali juga ada.
Baca juga: Dukung Penanganan Covid-19, PLN Siap Produksi Hingga 2 Ton Oksigen per Hari
Sebenarnya itu dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan kearifan lokal ini.
Pertemuan saya dengan tujuh gubernur Pulau Jawa, semua memiliki program-program itu, karena memang mereka menghadapi sendiri.
Persoalannya kalau tidak ada bantuan warga, pemerintah akan berikan solusi.
Saya memang belum bertemu dengan para gubernur di luar Jawa, tetapi dari program PPKM itu sebenarnya di tingkat mikro pembatasan perlu adanya upaya kearifan lokal.
Jadi kalau memang di Jambi belum terasa itu, saya akan sampaikan kepada provinsi yang masih belum untuk perlu diberikan solusi-solusi.
Soal baliho politik marak dari menteri tertentu, bagaimana tanggapan Pak Wapres?
Sebab menteri-menteri ini punya tanggung jawab yang sangat besar mengatasi masalah pandemi.
Baliho ini memang ini nggak dilarang.
Tapi ini sebenarnya memang tanggung jawab kita sendiri ya.
Kalau sebagai pejabat, tanggung jawab itu bagaimana dia melaksanakan jabatannya itu.
Sebenarnya masih terlalu dini (kampanye 2024), tapi sekarang ini sudah mulai di mana-mana politik. Jadi pada takut ketinggalan kereta.
Sebenarnya yang bikin masalah itu media juga sih.
Media sudah mulai memancing-mancing, akhirnya pada keluar semua itu dipancing oleh media.
'Oh si ini surveinya sekian', akhirnya kan yang ketinggalan nyoba.
Jadi ini sudah sesuatu yang memang harus kembali kepada masing-masing tokoh masyarakat itu sendiri.
Kalaupun dia mau, mestinya yang dia jual itu kinerjanyalah.
Kalau kinerjanya baik, kan tidak usah pasang baliho kan.
Saya kira nanti akan ditertibkanlah soal baliho supaya jangan mengganggu pemandangan, harus ditertibkan, (tapi) pada saatnya (akan) dibuka.
Kalau belum saatnya sebaiknya tidak dulu.
Yang kita sekarang ini mestinya fokus bagaimana menghadapi Covid-19, apa yang kita pikirkan, omongkan, langkahkan itu bagaimana mengatasi Covid-19.
Ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh dan semuanya bicara Covid-19, bagaimana bisa memberikan kontribusi di dalam rangka penanggulangan Covid-19.
Jadi harus digalakkan di dalam masyarakat dan harus dibantu oleh pers dan media.
(tribun network/Vincentius Jyestha)
Kumpulan Artikel Wawancara Tokoh