Baca tanpa iklan
Saya melakukan kegiatan, seperti bertemu dengan gubernur-gubernur untuk mengecek selama PPKM itu kesulitan apa di daerah, ada kendala apa.
Saya cari solusinya, saya bawa menteri-menteri untuk berdiskusi secara virtual dengan tujuh gubernur di Jawa.
Kita tidak hanya memantau tapi juga melakukan diskusi.
Kemudian saya laporkan dalam sidang untuk ditindaklanjuti.
Kemudian tugas-tugas saya yang diberikan oleh Presiden, misalnya masalah Papua, masalah kemiskinan, reformasi birokrasi juga saya lakukan koordinasi-koordinasi dengan semua lembaga terkait untuk melakukan upaya perbaikan.
Ini saya lakukan semua dengan virtual, tapi komunikasi tetap jalan, saya laporkan dengan Presiden hal-hal itu.
Sehingga alhamdulillah komunikasi dengan Presiden selalu baik, berjalan dengan bagus.
Baca juga: Babinsa Akan Wawancara Masyarakat yang Terindikasi Kontak Erat Covid-19
Bagaimana langkah pemerintah mempercepat pembangunan administrasi Papua di semester pertama 2021?
Masalah Papua ada dua dasar pengaturannya pertama Inpres Nomor 9 yang saya ditugasi koordinasi membangun kesejahteraan masyarakat Papua dengan berbagai aspeknya.
Kemudian lahirnya otonomi khusus yang baru juga menugaskan saya sebagai ketua badan yang melakukan pengawasan.
Sekarang dinaikkan dana otonomi khususnya.
Manfaatnya bisa dirasakan langsung berdasarkan program pemerintah dan dengan pengawasan tata kelola.
Arahnya harus betul, tidak terjadi kebocoran di mana-mana khususnya di aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.
Kita ingin menghilangkan hambatan seperti politis, psikologis maupun yang bersifat teknis.
Jangan sampai pemerintah sudah memiliki afirmasi yang kuat tidak bisa terwujud, karena wacana pembangunan ini sudah sejak 2001.
Karena itu pemerintah membuat badan khusus untuk memudahkan koordinasi supaya efektif.
Tentang afirmasi skala satu yang menjadi komitmen pemerintah adalah ingin memberi kesempatan kepada putra putri Papua untuk berkiprah menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi karyawan BUMN.
Kemarin saya melantik 400 karyawan BUMN dari Papua. Oleh karena itu standar yang dilakukan nasional itu diberikan sedikit afirmasi.
Ini semangat agar Papua tidak tertinggal dari wilayah lainnya.
Apa pandangan Pak Wapres tentang Sumsel yang sedang giat membangun, yang Insyaallah November ini akan dimulai groundbreaking Tanjung Carat?
Mengenai pembangunan di Sumsel kita sebenarnya mendorong ya semua daerah untuk berlomba.
Daerah-daerah itu memiliki kelebihan, apa yang mereka bisa sumbangkan untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan daerahnya.
Ada yang di pertanian, ada yang di perikanan, ada yang di pertambangan, ada juga yang menjadi pusat buah-buahan.
Apakah Pak Wapres sempat mendengar kasus hibah Akidi Tio? Sempatkah mendiskusikannya dengan Pak Presiden?
Saya kira berita itu menjadi sesuatu yang sangat mengecewakan.
Sebenarnya berita itu belum pasti, tapi sudah dilansir.
Itu kekeliruan informasi saja kan, karena itu saya harap kalau hal-hal yang belum pasti itu jangan diberitakan dulu.
Sempat orang itu merasa gembira berlebihan tahu-tahu beritanya tidak betul.
Saya tidak sempat sih bicara dengan presiden, tapi kan sudah diklarifikasi o beberapa pihak ya sudahlah, meski itu satu kesalahan yang menurut saya fatal sekali.
Kalau ada orang yang (mau menyumbang) itu kan sebenarnya ada mekanismenya.
Lewat pemda bisa, pemerintah pusat juga bisa, bisa juga lewat berbagai ada dompet-dompet bantuan itu, kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir itu kan juga menerima bantuan, bisa lewat situ, lewat pemda, bisa lewat pemerintah pusat.
Saluran itu sebenarnya banyak yang penting dan benar gitu loh, tapi jangan berbohong.
Hanya karena ingin terkenal tapi sebenarnya membohongi masyarakat, itu tak baik. (tribun network/vincentius jyestha)
Kumpulan Artikel Wawancara Tokoh