Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Keuangan negara menjadi penyelamat perekonomian Indonesia saat dihantam krisis.
Tiga krisis yang dihadapi Indonesia membuat beban keuangan negara bertambah berat.
Tak pelak utang semakin meningkat dan menjadi risiko bagi perekonomian.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, hingga akhir Agustus 2021, posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.625,43 triliun Posisi ini setara 41% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca juga: Dianggarkan Sejak 2018, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Rincian Anggaran PON XX Papua 2021
Posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 bertambah Rp 55,27 triliun jika dibandingkan akhir Juli 2021.
Terus meningkatnya utang Indonesia pun kerap menjadi perbincangan berbagai pihak.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku senang.
"Banyak orang lihat keuangan negara detail, saya senang banget sekarang semua orang urusin utang. Semua orang bicara itu. It's good, kita punya ownership terhadap keuangan negara," kata Sri Mulyani, Minggu 24 Oktober 2021.
Pada saat krisis tahun 1997-1998 maupun tahun 2008, tidak ada orang yang memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun ia menegaskan, jika utang berlipat maka negara bisa kesulitan membayarnya.
Terlebih, nilai tukar rupiah melemah. Hal ini akan berdampak terhadap kondisi keuangan.
"Kalau utang berlipat ganda, walaupun tadi utangnya sama tetapi nilai tukar berubah maka penerimaan ada yang dalam bentuk rupiah menjadi tidak bisa mampu untuk membayarnya kembali," kata Sri Mulyani.
Sebab itu, saat kondisi perekonomian sedang bangkit, pemerintah berusaha untuk menyehatkan keuangan negara dengan memberikan ruang fiskal pada APBN.
Tujuannya, agar saat perekonomian kembali tertekan, keuangan negara kembali hadir untuk melindungi dan menyehatkan perekonomian.
Kata Sri Mulyani, saat krisis terjadi, keuangan negara selalu mengalami beban paling besar, apapun latar belakang pemacu krisis.