Baca tanpa iklan
"Kalau kita melihat Undang-undang nomor 7/2017 sudah diatur pada pasal 191, ayat 2 huruf H. Sudah sangat jelas disitu. Namun, menurut kami dari fraksi PDI Perjuangan yang perlu kita pikirkan kedepan adalah perkembangan penduduk Badung ini sangat tinggi. Dari perkembangan itu tentu ada proses pemutakhiran data sehingga ada perbedaan jumlah penduduk karena tidak ketemu orangnya, tidak ketemu alamatnya," ujarnya.
Lebih lanjut politisi asal Kuta ini menjelaskan, perbedaan data inilah yang harus ditindaklanjuti dengan turun bersama.
Menurutnya, secara faktual beberapa penduduk ber KTP Badung tidak diketemukan sampai jumlahnya 41 ribu.
(*)