Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan setempat akan berkoordinasi langsung dengan pengelola pasar Kedonganan.
Hal itu dilakukan setelah ramai vidio beredar terkait adanya penjualan seafood dengan harga yang tidak wajar.
Hal itu dilakukan untuk memastikan kabar yang beredar tersebut.
Mengingat, dengan adanya kemajuan teknologi apapun bisa dilakukan, baik itu akan berdampak positif ataupun negatif.
Baca juga: Wisman Asal Australia Dominasi Kunjungan WNA ke Bali Saat Ini
Baca juga: DPRD Kabupaten Badung Godok Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan
Kepala Dinas Koperasi UMK dan Perdagangan Badung Made Widiana yang dikonfirmasi Rabu, 11 Mei 2022 mengakui beredar vidio yang memperlihatkan harga seafood yang mahal.
Hanya saja pihaknya tidak mau menyalahkan penjual maupun pembeli.
Diakui harga seafood di Pasar Kedonganan sesuai dengan kehendak pasar.
Bahkan pihaknya di pemerintah Kabupaten Badung tidak bisa melakukan intervensi terkait dengan kasus tersebut.
"Hal itu bisa terjadi karena banyak faktor. Misalnya pada bulan purnama, petani tidak bisa melaut dan tidak ada ikan, sehingga harganya bisa naik. Begitu juga adanya pemintaan yang banyak dengan jumlah barang yang tersedia sedikit," jelasnya.
Maka dari itu, harga ikan baik seafood di Pasar Kedonganan bergantung pada mekanisme pasar sendiri.
Sehingga harga seafood bisa saja berubah-ubah.
"Misalkan kalau ada pemasaran dengan menunjukkan ada promo, itu kan sah-sah saja. Namun kami juga minta, jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang di pasarkan atau di promokan," pintanya.
Kendati demikian, menyikapi vidio yang beredar, pihaknya mengaku akan langsung berkoordinasi dengan pengelola pasar kedonganan.
Hal itu dilakukan untuk memberi imbauan dan memberi pembinaan kepada para-para pedagang.
"Jadi kita tidak bisa menjastis permasalahan ini, karena kemajuan teknologi, bisa saja untuk menjatuhkan kawasan tersebut, dan bisa pula infomasi itu benar, atau bisa saja sengaja dibuat -buat. Kita pemerintah hanya melakukan pemantauan, jika pun benar kita hanya melakukan pembinaan," jelasnya.