Baca tanpa iklan
Semua anggaran itu untuk membayar premi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga diberikan pakaian adat.
“Pagu Rp 600 juta juga termasuk pemberian pakaian adat sebagai pakaian untuk kegiatan-kegiatan resmi seperti untuk pertemuan para pekaseh baik se-Badung atau pun pertemuan di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, I Putu Eka Merthawan juga mengakui untuk jaminan ketenagakerjaan sudah dirancang.
Bahkan sudah melakukan penyerahan secara simbolis kartu penerima jaminan untuk Non ASN seperti petani, nelayan, IKM dan prajuru adat.
“Pada tahun 2023 ada sebanyak 2.446 stake holder adat yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini untuk merealisasikan cita-cita besar Badung menuju perlindungan semesta ketenagakerjaan, ” imbuhnya. (*)