Satpol PP Bangli Harapkan Ada Koordinasi Soal Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Mendekati masa kampanye sudah mulai banyak Alat Peraga Sosialisasi (APS), yang terpasang di seputaran Bangli.

Dari sekian banyak APS, beberapa diantaranya dipasang tidak sesuai tempatnya. 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satpol PP Bangli, Dewa Agung Suryadarma, Kamis, 2 November 2023.

Berdasarkan pantauan pihaknya, untuk wilayah Bangli banyak baliho APS bahkan beberapa diantaranya juga ada yang berjenis Alat Peraga Kampanye (APK), karena sudah ada ajakan mencoblos. 

Suryadarma menilai tak sedikit pemasangan baliho maupun spanduk tersebut yang dianggap melanggar.

Sebab alat peraga tersebut diikat di pohon, rambu lalulintas, hingga jalan-jalan protokol.

"Untuk saat ini terkait dengan beberapa pemasangan APS maupun yang menyerupai APK, sebenarnya sudah banyak kita lihat ada pelanggaran-pelanggaran dan bisa kita tindak," ujarnya. 

Namun karena situasi yang berkembang saat ini dinilai cenderung sensitif, maka pihaknya lebih mengutamakan agar situasi tetap kondusif.

"Ini dilakukan sebagai langkah preventif. Kami tidak ingin yang niatnya menjalankan aturan Perda, tapi justru memicu masalah lain," katanya. 

Terkait dengan maraknya pemasangan APS maupun yang menyerupai APK, Suryadarma mengatakan sudah diatur dalam PKPU 15 tahun 2023.

Seperti diamanatkan pada pasal 27, masa waktu pemasangan sudah diatur. Demikian pula pemasangan bendera, di pasal 76 juga sudah diatur. 

Pihaknya berharap ada koordinasi bersama antar penyelenggara pemilu, instansi terkait, maupun peserta pemilu terkait penekanan aturan tersebut.

Sehingga bisa disepakati bersama-sama, serta menjaga Bangli agar tetap kondusif. 

Baca juga: Kerja Sama Jadi Kunci Bagi Pencapaian Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Airlangga: Kolaborasi

Baca juga: Tak Gelar Lomba Ogoh-ogoh 2024, Disbud Bali Persilahkan Pemkab atau Pemkot Adakan

Pejabat asal Puri Susut, Desa/Kecamatan Susut ini menambahkan, PKPU dilaksanakan oleh Bawaslu dan KPU.

Namun demikian, pemerintah daerah ikut berkomitmen untuk membantu pelaksanaan pemilu ini agar berjalan lancar.