Baca tanpa iklan
Pemerintah diharapkan mengkaji lebih detail terkait peraturan yang diterbitkan.
"Jika ingin yang sesuai harapan, PP No 51 yang harus diubah," ungkapnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jembrana, Ahmad Yasir Najih mengakui, pihaknya menyetujui formulasi yang telah ditetapkan melalui PP No 51 tahun 2023 tentang pengupahan.
Sebab, dalam hitungannya memperhatikan kondisi inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.
Dari angka, untuk UMK Jembrana 2024 naik Rp 24 ribu, sementara jika menerapkan UMP Bali angkanya naik menjadi Rp 78 ribu lebih.
"Jembrana masih di bawah UMP Bali. Sesuai PP No 51 tahun 2023, kita harus mengikuti UMP Bali 2024. Kita Apindo menyetujui UMP yang akan diberlakukan," kata Yasir.
Di Buleleng, DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) setempat kecewa lantaran UMK Buleleng pada 2024 hanya diusulkan naik 0,93 persen atau Rp 25.342.
Jumlah ini dinilai tidak manusiawi dan membuat para pekerja, khususnya buruh tidak dapat merasakan hidup yang layak.
Usulan kenaikan UMK 0,93 persen itu disepakati dalam rapat yang digelar Dewan Pengupahan di kantor Dinas Tenaga Kerja Buleleng, Kamis 23 November 2023.
Ditemui seusai rapat, Ketua DPC SPSI Buleleng, Luh Putu Ernila Utami mengaku kecewa dengan usulan kenaikan UMK yang nilainya hanya Rp 25.342.
Sebab para buruh sejatinya berharap UMK Buleleng naik 10 persen, atau menjadi Rp 2.987.826 dari sebelumnya Rp 2.716.206.
Hal ini didasari lantaran harga sembako, listrik dan air terus melonjak.
Terlebih, kata Ernila, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) justru naik delapan persen. Hal ini tentu membuat kecemburuan bagi para buruh.
Sudah diwajibkan membayar pajak, namun usulan buruh tidak pernah terakomodir.
"Kenapa kita yang diwajibkan membayar pajak, gaji PNS itu juga hasil dari dibayar rakyat, tapi keinginannya selalu dibatasi," keluhnya.