Baca tanpa iklan
*Pascapandemi, Kasus Selalu Tinggi Setahunnya
TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Tingginya kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Jembrana menjadi atensi semua pihak.
Bahkan, UPTD PPA bakal melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus serupa diimbangi dengan sosialisasi.
Hal ini, untuk mencegah bahkan menekan angka kasus semakin meningkat di 2024 ini.
Menurut data yang diperoleh dari UPTD PPA Jembrana, kasus PPA di gumi.makepung tergolong cukup tinggi. Angkanya mencapai puluhan orang.
Baca juga: Citilink, Trigana Air dan Pelita Air Miliki Persentase OTP Tertinggi Selama Libur Nataru
Pada tahun 2022 lalu, jumlahnya tercatat mencapai 30 kasus setahun. Kemudian di tahun 2023 ini jumlahnya mencapai 26 kasus dalam 11 bulan.
Jumlah tersebut meliputi kasus persetubuhan anak di bawah umur, kekerasan seksual, penganiayaan bahkan KDRT hingga pelecehan seksual.
Ketua UPTD PPA Jembrana, Ida Ayu Sri Utami Dewi mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir atau pascapandemi kasus PPA di Jembrana cenderung tinggi, di angka puluhan.
Bahkan, 80 persen diantaranya adalah kasus kekerasan seksual melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.
"Memang cukup tinggi sehingga kami siapkan langkah-langkah pencegahan kedepannya," kata Sri Utami saat dikonfirmasi.
Dia menyebutkan, beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam pencegahan adalah seperti menggencarkan lagi sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat.
Baca juga: Tekan Emisi Karbon, Teknologi Co Firing Reduksi Emisi 1,05 Juta Ton CO2
Serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar hal terkait kasus PPA tidak terjadi.
"Nanti kita lakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadinya kasus. Jika sebelumnya kita buat merata tapi ternyata meleset jauh. Sehingga tahun ini kita buat pemetaan dengan harapan kasus bisa dicegah," ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor menjadi penyebab kasus menjadi tinggi.
Salah satu yang terlihat adalah faktor penggunaan handphone dilengkapi koneksi internet.