Berita Tabanan

Paguyuban Masyarakat Terdampak Gelar Aksi Damai di Desa Antosari Selemadeg Barat

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Fenty Lilian Ariani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aksi damai paguyuban masyarakat terdampak di Desa Antosari Selemadeg Barat terkait pembebasan lahan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi.

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Paguyuban masyarakat terdampak tol Gilimanuk-Mengwi kembali menggelar aksi damai.

Rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi, masih gabeng (belum jelas).

Sehingga kembali paguyuban masyarakat terdampak yang dikomandoi oleh Forum Perbekel Masyarakat Terdampak menggelar aksi di Jalan Antosari-Pupuan atau tepat di banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Minggu 14 Januari 2024.

Dari pantauan, puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat terdampak mendirikan baliho baliho.

Yang isinya ialah mempertanyakan kelanjutan proses ganti untung atas pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi.

Sekitar pukul 10.30 Wita aksi damai itu digelar.

Dan sempat warga berorasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Forum Perbekel, Nyoman Arnawa, yang meminta supaya ada titik terangan dari beberapa pertemuan yang sudah dilakukan

Ketua Forum Perbekel, Nyoman Arnawa mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan merupakan aksi damai.

Hal ini, dilakukan sebagai upaya untuk pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Joko Widodo dan Menteri PUPR RI segera memastikan pembebasan lahan yang pada 2024 ini dilakukan.

Baca juga: Kecelakaan Tunggal di Sutayasa Jalur Singaraja-Sudaji, Korban Diduga Tabrak Tiang Telepon

Karena pembebasan lahan itu tidak diputuskan menggunakan anggaran Pemerintah. Singkatnya, tidak bisa menggunakan pembiayaan swasta.

Itu sesuai dengan hasil dari pertemuan di Kuta 2023 lalu.

Dimana ditegaskan bahwa Pembuatan Jalan Toll Gilimanuk Mengwi akan tetap berjalan karena merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN). Namun hingga saat ini tidak ada kepastian tersebut.

Apalagi, dalam aturan lahan yang sudah dipetok itu sudah diblok. Yang artinya lahan warga itu tidak bisa diagunkan dan tidak bisa dijual.

Apalagi dalam pertemuan tidak ada perubahan gambar trase.

“Ketika di petokan itu terjadi perubahan psikologis masyarakat. Dan masyarakat sudah banyak membantu pemerintah untuk pembangunan proyek (tol) ini. Kami mendorong supaya diberikan jawaban yang pasti dan tegas terkait pembebasan lahan ganti untung ini,” ucapnya.

Halaman
12

Berita Terkini