Baca tanpa iklan
Apalagi, dalam aturan petok itu masyarakat ini menjadi ragu-ragu ketika harus memperbaiki tidak berani.
Menanam atau menggarap lahan pun tidak berani.
Dan pihaknya juga akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo nantinya.
“Ini sudah bukan setuju atau tidak setuju. Masyarakat ini sudah banyak membantu untuk kepentingan negara ini. Tapi kenapa pembebasan lahan ini belum ada kepastian,” tegasnya.
Sebelumnya, berkaca dari pertemuan di Kuta, kata Arnawa sebelumnya, bahwa secara formal proyek ini akan diajukan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Perekonomian mendapatkan dukungan dana Rp 6 hingga 7 Trilium untuk dana UGR.
Ini menjadi prioritas untuk progress percepatan Dana Pembebasan Lahan warga yang tanahnya terdampak.
Kemudian dalam notulensi itu, sambungnya, calon Investor untuk mendukung pembuatan Infrastruktur, akan dilakukan tender atau pelelangan ulang yang akan dilakukan mulai bulan November 2023 sampai dengan Juni 2024.
Sudah disampaikan bahwa sudah ada beberapa badan usaha yang tertarik untuk ikut.
Namun, pembebasan lahan hingga saat ini belum ada kejelasan. Maka dari itu, aksi inilah yang kemudian dilakukan.
“Karena sampai Januari ini belum ada informasi pembebasan lahan. Kenapa kami tujukan ke Presiden dan Menteri PUPR. Hal itu karena mereka yang berwenang atau pemilik kebijakan tertinggi,” tegasnya.
Sejatinya, lanjut dia, paguyuban berharap ketika ini adalah proyek PSN, maka tentunya pemerintah dan instansi terkait juga akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat terdampak.
Supaya masyarakat tidak cemas.
Karena ini merupakan langkah terakhir dari forum Perbekel berada di tengah masyarakat. Ketika tidak ada kejelasan maka forum Perbekel akan menarik diri.
“Kami tetap akan sampaikan ini ke pusat (Presiden dan Menteri PUPR) dan membawa hal ini ke PJ Gubernur,” bebernya.(*)