TRIBUN-BALI.COM  - Hubungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kian memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menuding PKB melenceng dari sejarah pendirian partainya.

Tim Lima yang dibentuk oleh PBNU memanggil Muhammad Lukman Edy. Tim ini memanggil mantan Sekjen PKB itu untuk menceritakan pengalamannya saat menjabat pada 2005-2007 dan 2009-2014. Saat datang ke kantor PBNU, Lukman tampak membawa serta dokumen-dokumen seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Saya siapin saja dokumen-dokumen yang saya punya ya. Ada AD/ART, ada dokumen dokumen pendirian partai, sejarah singkat partai, intinya hubungannya hubungan antara PBNU sama PKB seperti apa," ungkap Lukman ditemui di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (31/7).

Pertemuan Lukman Edy dengan Tim Lima PBNU digelar tertutup. Usai pertemuan itu, Lukman membeberkan apa saja yang disampaikannya kepada pengurus PBNU.

Selama 7 tahun mendampingi Cak Imin, Lukman menuding Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah menghilangkan peran dewan syuro PKB yang berisikan para kiai-kiai sepuh.

Baca juga: Visi Misi Calon Harus Sejalan RPJP Daerah, Kali Ini KPU Libatkan Bappeda Sebagai Penentu

Baca juga: DPRD Terpilih Harus Mundur Jika Nyalon, KPU Badung: PDIP dan Golkar Penuhi Syarat Pengajuan

"PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan formalnya, Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari dewan syuro," kata Lukman.

Bagi Lukman, menghilangkan peran kiai dalam PKB merupakan problem yang sangat mendasar. Ia lantas membandingkan PKB zaman lampau jika mandatori PKB itu dipegang oleh para dewan syuro.

Kemudian dewan syuro turut memberikan persetujuan kepada pengurus harian DPP PKB terkait keputusan penting partai. Sementara Lukman melihat kondisi kini tidak melihat lagi peran sentral dewan syuro PKB di semua tingkatan PKB.

"Kalau dulu bahkan itu dewan syuro ikut menandatangani surat-surat keputusan, kalau sekarang itu tidak ada lagi, dewan syuro tidak lagi menandatangani surat keputusan, artinya memang terjadi penghilangan eksistensi dewan syuro," kata dia.

Imbas hilangnya kewenangan dewan syuro di PKB, Lukman menilai kepemimpinan PKB kini tersentralisasi di ketua umum. Bahkan anggaran dasar rumah tangga hasil Muktamar di Bali itu secara eksplisit menyatakan ketua umum itu punya kewenangan yang luar biasa.

"Bukan saja menentukan kebijakan kebijakan partai yang strategis, tapi bahkan bisa memberhentikan DPW, bisa memberhentikan DPC tanpa ada musyawarah, tanpa ada musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang," kata dia.

Tak hanya itu, Lukman juga menyinggung mengenai kas partai yang tidak pernah diungkap secara transparan. Ia menyebut pengelolaannya tidak akuntabel.

“Saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu dana Pileg dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” tuturnya.

Di sisi lain, Lukman mengklaim tak ada pembicaraan dengan PBNU terkait rencana mengganti Cak Imin dari kursi Ketum PKB. Pasalnya, aturan soal forum Muktamar Luar Biasa PKB tidak ada dalam AD/ART PKB hasil Muktamar Bali.

Ia hanya mengatakan jajaran DPW dan DPC PKB sekarang sedang memantau perkembangan PKB dan PBNU kedepannya untuk menentukan sikap."Apakah perlu dipertahankan atau diganti. Tapi saya katakan kepada PBNU tadi kepada tim bahwa Cak Imin ini terlalu lama memimpin, sudah 19 tahun hampir 20 tahun memimpin PKB," kata dia.

Lukman juga meminta seluruh elite PKB datang jika dipanggil PBNU. Ia mengibaratkan PKB sebagai anak dari PBNU. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu, menurut Lukman, didirikan oleh PBNU.

"Jadi ya saya kira PKB sebagai anaknya NU, anaknya NU ya kalau orangtua panggil ya datang lah ya. Kalau orang tua panggil, kita jangan jadi anak durhaka lah gitu ya pada orang tua," kata Lukman. (tribun network)

Dua Orang Pengganggu

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan partainya solid menolak upaya intervensi partai. Ia mengatakan sejatinya antara PKB dan PBNU tidak pernah memiliki permasalahan satu sama lainnya.

Hanya saja, Jazilul menuding ada dua orang petinggi PBNU yang dianggap terus mencoba mengganggu PKB. "Ya, itu tadi bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apa pun mengintervensi kedaulatan partai," kata Jazilul.

Jazilul mengatakan kedua orang tersebut adalah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Keduanya dinilai terus berupaya menggembosi PKB. "Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya. Misalnya Gus Yahya Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi. Mengganggu. Apa yang dilakukan PKB," kata Jazilul.

Jazilul mengingatkan konsolidasi kultural antara PKB dan NU sejatinya sudah berjalan dengan baik. Ia menyatakan tindakan Gus Yahya dan Gus Ipul justru melecehkan suara Nahdliyin yang sudah memilih PKB.

"PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus Yahya. Nggak pernah punya masalah. Lihat aja di bawah itu, struktur MWC, struktur PAC PKB, MWC NU, gak pernah ada masalah. Apa yang mau didudukkan? Gak pernah ada masalah," ungkapnya. (tribun network)