"Banyak komplain karena mereka hanya mengandalkan Google Maps, tanpa memahami rute atau sejarah tempat wisata," katanya.

Sudiartha berharap pemerintah, melalui instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan kepolisian, segera melakukan pengawasan dan pengendalian lebih ketat terhadap operasional angkutan sewa khusus ini.

"Penindakan harus dilakukan secara langsung, termasuk memeriksa kendaraan berplat luar daerah seperti L dan H yang banyak terlihat di lapangan," tegasnya.

Ia juga menyarankan agar rekrutmen driver dilakukan lebih ketat melalui tes dan evaluasi sesuai standar operasional.

"Kami ingin pemerintah memastikan bahwa koperasi yang mengelola driver benar-benar mengikuti aturan yang berlaku," tutupnya. (sar)