Maraknya Privatisasi Pantai di Pulau Dewata, Tak Ada Perlawanan dari Warga Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Aksi Kamisan Bali selain membahas permasalahan regional, secara khusus juga membahas permasalahan di Bali.

Problem sosial masif terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kontra kepentingan masyarakat.

Baca juga: SELAMAT JALAN Nyoman Sudiarna, Cari Nafkah Hingga Tewas Kecelakaan, Tertimpa Loader di Jepang

Amira selaku peserta Aksi Kamisan Bali di Renon pada, Kamis 6 Februari 2025 mengatakan permasalahan yang ada di Bali meliputi pemagaran laut Pantai Serangan untuk privatisasi bisnis, praktik konservasi TWA Hutan Gunung Batur yang justru menyingkirkan para petani dari tanahnya, tata kelola sampah yang buruk, penghentian operasi bus Trans Metro Dewata.

Baca juga: NEKAT! Ely Bobol ATM BNI di Pesanggaran Denpasar Pakai Alat Las, Uang Rp 577 Juta Nyaris Raib

“Privatisasi pantai sudah berlangsung sejak tahun 70-an di Nusa Dua sebagai core bisnis internasional. Di Nusa Dua sering sekali ada pertemuan dan perjanjian internasional. Tapi apa pernah masyarakat di Nusa Dua mengetahui isi perjanjian tersebut,” ucap, Amira. 

Seperti World Water Forum (WWF) diadakan di Nusa Dua, padahal masyarakat yang tinggal di Goa Gong, Pecatu masih kekurangan air.

Namun PDAM lebih memilih mengalihkan air ke kawasan elit, seperti dikawasan ITDC tidak pernah mengalami mati air.

Ia menilai Bali masih kekurangan air karena banyak dialirkan ke kolam kawasan elit Bali Selatan. Sudah dirusak sebegitu parahnya oleh investor, Amira menilai tidak ada perlawanan dari warga Bali. 

“Tidak ada perlawanan dari warga Bali ketika mendapatkan ketidakadilan, kenapa? Karena gerakan di Bali gini-gini saja kita tidak pernah tumbuh dengan baik kita tidak pernah dekat dengan penderitaan kita harus sering berkumpul seperti ini.

Di Bali investor makin tidak tahu diri, pemerintah juga akhirnya banyak masyarakat yang tidak mau bersuara,” tutupnya.