“Di luar nama Mas Hasto, bisa saja ada nama Pramono Anung, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Utut Adianto, dan lain-lain,” kata Agung seperti dilansir Tribunnews, Minggu (3/8).
Terpisah, Pengamat komunikasi politik dari The London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, menilai Hasto berpeluang besar untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP, meski namanya belum tercantum dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030.
Menurut Ari, pengembalian Hasto ke posisi strategis bukan karena tidak adanya kader lain yang mumpuni, melainkan karena kapasitas personal Hasto yang memahami dinamika internal PDIP secara mendalam. “Hasto bisa merekatkan perbedaan pendapat di tubuh partai dan menjadi jembatan orang-orang “lama” di partai dengan new comer di partai,” tegas Ari, Minggu (3/8/).
PDIP diketahui telah melaksanakan Kongres ke-VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8). Kongres tersebut mengukuhkan kembali Megawati untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu periode 2025-2030.
Usia dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum, Megawati kemudian mengumumkan 37 nama yang akan membantunya menjadi pengurus pusat DPP PDIP. Dalam susunan daftar pengurus itu, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP secara langsung akan dijabat oleh Megawati sendiri.
Sebelumnya selama 2 periode kepengurusan, posisi Sekjen PDIP dijabat oleh Hasto Kristiyanto. Namun di kepengurusan kali ini, nama Hasto tidak masuk struktur. Hasto sendiri baru bebas dari tahanan KPK usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengatakan, keputusan mengenai siapa yang mengisi posisi Sekjen merupakan hak prerogatif Megawati. Dia mengatakan Megawati memiliki pertimbangan tersendiri mengapa posisi sekjen masih kosong dan sementara diisi oleh dirinya sendiri.
“Iya (Megawati isi posisi Sekjen). Semua, kan, hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan, ya, belum, masih Ibu,” kata Ribka di arena kongres PDIP di BNDCC Nusa Dua, Sabtu (2/8). “Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri,” tambah dia.
Ribka juga menjelaskan mengapa nama Hasto tidak langsung masuk struktur dan ikut dilantik Megawati. Ribka menduga karena Hasto baru tiba di arena kongres ketika Megawati tengah berpidato di penutupan kongres.
"Itu juga, kan, baru datang (Mas Hasto). Kita sudah dilantik baru datang, mungkin kalau sebelum dilantik, ya, itu lain lagi persoalannya. Karena kita sudah dilantik Hasto baru datang, ya, nanti mungkin ada pelantikan di DPP entah apa, kan,” ujarnya.
Sementara itu, Politikus PDIP Guntur Romli, mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian kader partai agar Hasto Kristiyanto kembali dipercaya mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Aspirasi tersebut mencuat menyusul pengumuman hasil Kongres 2025 yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus menjabat Sekjen partai.
Menurut Guntur, dorongan itu muncul lantaran loyalitas Hasto terhadap Megawati dianggap sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi. “Keinginan itu tentu saja ada, apalagi loyalitas mas hasto ke ibu ketua umum 100 persen,” kata Guntur kepada wartawan, Minggu (3/8).
Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam struktur kepemimpinan PDIP. “Sekjen saat ini masih dijabat ibu ketua umum, kalau pun mau ditugaskan ke orang lain, hak prerogatif ketua umum,” ujarnya.
Guntur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hasto akan menerima dan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan oleh Megawati, sejalan dengan komitmen pengabdian Hasto kepada bangsa melalui PDIP. “Mas Hasto Kristiyanto sebagai kader PDI Perjuangan siap ditugaskan di mana pun, seperti halnya beliau sampaikan saat bebas dari rumah tahanan KPK, ingin terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui PDI Perjuangan,” pungkasnya. (ali)
Struktur Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030: