5 Anggota DPRD Belum Punya Ruangan, Simak Alasannya Berikut Ini

TRIBUN-BALI.COM - Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti akhirnya angkat bicara terkait mangkraknya pembangunan Gedung DPRD Badung yang baru.

Pembangunan gedung baru pun dinilai sebagai salah satu jalan keluar, karena lima anggota DPRD Badung belum memiliki ruangan representatif sejak terpilih pada tahun 2024 silam. 

Untuk diketahui sebelumnya kursi DPRD Badung hanya 40, namun kini ada penambahan kuota atau jumlah menjadi 45 kursi. 

"Jujur saja, kami bukan pengguna anggaran. Untuk detail pembangunan gedung ini bisa ditanyakan ke Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran," ujarnya saat ditemui usai rapat di kantor DPRD Badung, Kamis (23/4). 

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini berharap pembangunan gedung DPRD Badung dapat segera diselesaikan. Hal itu karena, keterbatasan ruangan saat ini cukup berpengaruh pada kenyamanan kerja anggota dewan, terlebih dengan adanya penambahan jumlah kursi di legislatif. 

Baca juga: OVERLOAD Kendaraan di Badung Tembus 1 Juta, Muncul Isu Pembatasan demi Selamatkan dari Kemacetan!

Baca juga: BIAYA Operasional Terancam Membengkak, Usaha Rental Mobil Mulai “Menjerit” Imbas BBM Naik

"Yang jelas, kami berharap segera bisa diselesaikan, karena ada lima anggota kami yang belum memiliki ruang," ucapnya.

Terkait target penyelesaian, Politisi asal Kuta, Badung itu menyebut tidak ingin memberikan batas waktu yang pasti. Hal ini mengingat kebijakan anggaran pemerintah daerah masih difokuskan pada sejumlah program prioritas.

Kendati demikian, dia memperkirakan jika kondisi anggaran memungkinkan, pembangunan gedung DPRD tersebut paling lambat bisa diselesaikan pada tahun 2027. 

"Kami tidak akan memberikan target. Kami paham kebijakan Bupati dalam pengelolaan anggaran, karena masih banyak hal yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat Badung, seperti pembangunan infrastruktur. Tapi, kalau memang anggaran memungkinkan, paling telat 2027," bebernya.

Lebih lanjut dijelaskan, belum tersedianya ruang kerja bagi lima anggota dewan disebabkan adanya penambahan jumlah kursi DPRD Badung dari sebelumnya 40 menjadi 45 kursi, seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Badung. 

"Dengan kondisi tersebut, kebutuhan akan penambahan fasilitas gedung menjadi mendesak untuk menunjang ruang kerja," pungkas Anom Gumanti.

Sementara, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Badung, Kadek Dwi Lantari sebelumnya menegaskan, proyek tahap lanjutan gedung DPRD Badung difokuskan pada penyelesaian akhir (finishing) arsitektur berkonsep kearifan lokal Bali, sekaligus melengkapi sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) serta interior gedung. 

"Target kami proses tender sudah berjalan pada April ini. Jika sesuai jadwal, pelaksanaan fisik kemungkinan mulai Juni," jelasnya.

Untuk pembiayaan, anggaran yang disiapkan pada tahap ini mencapai sekitar Rp151 miliar. Nilai tersebut meningkat dibanding tahap sebelumnya karena mencakup pekerjaan MEP yang cukup kompleks serta penyelesaian interior.

Meski demikian, pihaknya membuka kemungkinan adanya efisiensi anggaran yang dapat menekan nilai akhir proyek. Dwi Lantari menargetkan, secara fungsional gedung DPRD Badung sudah bisa dioperasikan pada akhir 2026.

Sementara pengadaan peralatan penunjang akan dilakukan secara terpisah, namun tetap dalam kerangka penyelesaian keseluruhan gedung. 

"Kalau secara struktur gedung sudah selesai, sekarang fokus ke fungsi gedung. Termasuk fasilitas penunjang dan interior agar siap digunakan," katanya. (gus)