Pihak GWK Bali Janji Tidak Mengulangi, Warga Berharap Tembok Beton Dibongkar Semua

Wakil rakyat Bali ini, mendorong Gubernur Bali bersama jajaran OPD terkait untuk segera membongkar pagar GWK yang menutup akses warga. 

Hal ini menindaklanjuti rekomendasi Komisi I DPRD Bali yang belum dijalankan GWK hingga deadline waktu 29 September 2025 pukul 00.00 WITA.

GWK Bali Bongkar Pagar Beton

Udara Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali sedikit berdebu, Rabu 1 Oktober 2025 pagi. 

Suara palu bodem menghantam beton berpadu dengan deru bor, menimbulkan gema yang terdengar hingga ke rumah-rumah warga sekitar Banjar Adat Giri Dharma.

Perlahan, tembok tinggi yang selama ini menutup akses jalan warga mulai runtuh. 

Manajemen GWK Cultural Park Bali memutuskan membongkar pagar tembok beton yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma.

Pekerja yang diturunkan manajemen GWK Cultural Park bergerak cepat. 

Ada yang memecahkan bagian atas tembok, ada pula yang menggunakan bor untuk melubangi fondasi. 

Debu putih beterbangan, menyisakan celah demi celah hingga akhirnya runtuh perlahan.

Di balik pagar, sejumlah warga berdiri memperhatikan. Beberapa merekam dengan ponsel, sebagian lainnya tampak tersenyum.

“Dibongkarnya tembok GWK, ini wajib dilakukan karena pihak GWK yang menutup akses warga lokal khususnya di Banjar Adat Giri Dharma. Jadi saya selaku warga yang terdampak secara langsung, dengan adanya penutupan akses saya keluar masuk, baik keluar rumah dan menuju rumah, merasa sangat terpukul. Dengan kondisi saat ini dibuka, jadi pintu keluar masuknya kita dibuka. Pertama kita berterima kasih. Tetapi saya mohon dengan hormat agar semua pagar ini dibuka karena ini milik pemerintah,” ungkap seorang warga, I Nyoman Tirtayasa kepada Tribun Bali. 

Ia berharap tembok yang membentang tersebut dibuka semua. 

Ia mengaku masih ada ketakutan jika tembok tersebut tidak dibuka semua, atau hanya dibuka sebagian.

“Saya berharap temboknya dibongkar semua. Takutnya ke depannya kalau masih sebagian saja dibongkar pintu keluar kita, ke depannya kita masih sulit. Seharusnya sekali kerja bisa semua dibongkar sesuai rekomendasi DPRD. Supaya anak cucu kita ke depannya tidak terbelenggu dengan masalah-masalah seperti ini,” jelas Nyoman Tirta.