Percepat Pelaksanaan, Pemprov Bali Bentuk Satgas Makanan Bergizi Gratis 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali membentuk, Satuan Tugas (satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG tanggal 12 Agustus lalu. 

Satgas ini berfungsi untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Penanggung jawabnya Sekretaris Daerah Bali adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dikomandoi ketua Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 

Salah satu tugas satgas adalah melaksanakan monev.

Baca juga: NEKAT Kubur Bayi di Bawah Pelinggih Rumah Majikan, Gara-gara R Warga Sampai Harus Menunda Odalan!

Monev dipimpin langsung oleh ketua satgas untuk  melaksanakan monev ke beberapa SPPG dan langsung ke sekolah penerima. Tim satgas terdiri dari Sekretaris kepala Dinas Kesehatan dengan anggota inspektur, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pertanian, kepala dinas kelautan, kepala koperasi dan UMKM, kepala dinas kominfos, kepala dinas PMD dukcapil, Kepala dinas sosial P3A, kepala dinas KLH l, kepala dinas perhubungan, kepala BPKAD, kepala badan Kesbangpol, kepala BPOM Denpasar dan kepala kamar dagang dan industri Bali. 

Baca juga: Satu Korban KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan di Gilimanuk, Dikenali Ciri Fisik Identik di Rahang

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Putu Astri Dewi  Miranti menjelaskan temuan yang  menjadi catatan untuk ditindaklanjuti seperti pembuangan limbah cair, pest control yang harus dibenahi. 

“Keluhan dari anak-anak sekolah sudah langsung kami koordinasikan dengan SPPI selaku pimpinan SPPG. Keluhannya seperti kurang banyak, terkadang kontainer makanan tidak bersih atau makanan yang berbau.  Kondisi diatas berikan waktu ke SPPG untuk menindaklanjuti dan satgas follow up tujuh hari setelah monev baik secara langsung maupun secara online,” jelasnya. 

Dalam makanan MBG ada syarat gizi dipenuhi sesuai peraturan kementerian kesehatan, yang disajikan seperti karbohidrat, serat dan protein. Pengawasan dari satgas di seputaran sekolah di Denpasar. Untuk monev, tim satgas akan mengecek ke dapur dan ke sekolah-sekolah. Sesekali ditemukan bau  dan menu tidak disukai anak-anak.

“Syukurnya di Provinsi Bali tidak ada kejadian luar biasa atau keracunan,” imbuhnya. 

Kemudian, ada tim di sekolah juga diberi tanggung jawab  menerima, mengecek, dan membagikan makanan setiap harinya. Setelah itu mengawasi kembalinya kontainer dan mengakomodir keluhan anak-anak yang langsung koordinasi dengan SPPG.”Guru penanggung jawab sampaikan ke SPPG sehingga tidak terulang lagi,” bebernya. 

Respons anak-anak menerima MBG beragam. Ada yang suka cita dan ada yang menerima dengan catatan. Masukan dari anak-anak meminta higienitas yang jadi prioritas dan makanan tidak berbau. Ada juga yang meminta porsi lebih banyak.

Belum semua sekolah menerima MBG karena saat ini masih bertahap. Adanya proses penjajakan kerja sama antara sekolah dan SPPG. Seperti di Denpasar, jumlah SPPG di  Denpasar  baru delapan sedangkan kuota  satu SPPG hanya bisa melayani 4000 anak.  Kabupaten lainnya juga kondisi demikian.

“Tidak ada penolakan proses PKS sekolah dan SPPG dan kemampuan SPPG belum sampai semua sekolah,” bebernya. 

Sementara itu anggaran MBG sepenuhnya dari pemerintah pusat. Pendanaan dari BGN langsung diberikan SPPG tidak ada mampir ke ke pemerintah daerah.”Sepenuhnya semua di BGN,” tutupnya.