PHDI Bali Ajak Pasang Penjor Seperti Sebelumnya, Akhiri Polemik dan Rayakan Galungan dengan Khusyuk

Sementara itu, Manager PLN UP3 Bali Utara, Elasinta menyampaikan klarifikasi terkait imbauan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat Bali mengenai jarak aman pemasangan penjor dari jaringan listrik. 

Dalam penjelasannya, Elasinta menegaskan bahwa imbauan tersebut semata-mata ditujukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bersama, agar masyarakat dapat beribadah dengan khusyuk tanpa risiko bahaya seperti tersengat listrik.

“Imbauan ini kami sampaikan karena saat ini telah memasuki musim penghujan. Bambu penjor yang basah dapat menghantarkan arus listrik apabila terlalu dekat dengan jaringan. Kondisi tersebut tentu berpotensi menimbulkan bahaya, sehingga penting bagi kita semua untuk saling mengingatkan demi keselamatan masyarakat,” jelasnya seperti rilis yang diterima Tribun Bali.

Elasinta juga menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk menyinggung adat dan budaya Bali dalam penyampaian imbauan tersebut. 

“Dengan penuh kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf apabila penyampaian tersebut menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung perasaan masyarakat Bali. Semata-mata, niat kami adalah memastikan seluruh umat dapat merayakan hari suci ini dengan aman dan damai,” ujarnya.

Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Dewa Putu Budarsa dalam pernyataan videonya menyampaikan dukungan atas pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dalam pemasangan penjor tanpa mengurangi nilai adat dan makna sakralnya.

“Apa yang disampaikan sebenarnya adalah bentuk perhatian terhadap keselamatan bersama. Nilai-nilai budaya tetap kita junjung, namun keamanan masyarakat juga harus dijaga. Ini bukan hal yang bertentangan, justru saling melengkapi,” kata Dewa Putu Budarsa.

Persetujuan Pasang Tiang

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Gianyar dari Partai Demokrat, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati alias Cok Asmara menyoroti etika PLN dalam pemasangan tiang listrik di lahan milik masyarakat. 

Cok Asmara meminta agar setiap pemasangan tiang, PLN wajib permisi atau meminta persetujuan pemilik lahan.

Sebab pihaknya sering menerima laporan dari masyarakat, mereka dimintai bayaran puluhan juta rupiah ketika meminta PLN memindahkan tiang yang berdiri di lahan milik masyarakat. 

Padahal sebelumnya pihak PLN tidak meminta izin saat melakukan pemasangan di lokasi tersebut. 

“Kita keluhkan penempatan tiang dari PLN tanpa pemberitahuan pemilik tanah. Karena bila merugikan pemilik tanah, dan pemilik tanah ingin merapikan tempatnya justru pemilik tanah ini dimintai biaya untuk memindahkan tiang. Itu kan tidak fair,” ujar Cok Asmara, Minggu 16 November 2025. 

Cok Asmara memahami bahwa  PLN merupakan perusahaan milik negara. Meski demikian, kata dia, PLN tidak boleh seenaknya. 

Cok Asmara mengatakan, selama ini dirinya banyak melihat kabel listrik dan kabel provider yang merusak estetika bangunan.