Okupansi Hotel di Bali Turun 8 Persen, PHRI Soroti Anomali Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025 meski kunjungan wisatawan ke Bali terus meningkat.

Kondisi tersebut disampaikan dalam pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).

Baca juga: OKUPANSI Hotel Bisa Drop 50 Persen, PHRI Bali Sebut Wisman Naik Wisnus Turun, Menpar Soroti & Atensi

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, menyebut tingkat okupansi hotel pada 2025 mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini dinilai menjadi sinyal adanya ketidakseimbangan dalam struktur pariwisata Bali.

“Kalau kita bandingkan 2024 dengan 2025, okupansi memang turun sekitar 8 persen,” ujar Cok Ace.

Baca juga: PHRI Bali Soroti Yogya Lebih Padat Turis Dibanding Bali, Cok Ace Singgung Bencana Diekspos Berulang 

Ia menilai kondisi tersebut menjadi anomali, karena peningkatan jumlah wisatawan tidak sejalan dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, situasi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kita lihat sekarang pariwisatanya meningkat, tetapi okupansi menurun dan PAD juga tidak meningkat signifikan. Kalau PAD tidak naik, kesejahteraan masyarakat tentu ikut terpengaruh,” katanya.

Cok Ace menjelaskan, penurunan okupansi pada Januari merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak berkaitan langsung dengan faktor cuaca ekstrem.

Baca juga: COK ACE Kembali Calonkan Diri Sebagai Calon Ketua PHRI Bali, Perry Markus Sebut Sesuai AD ART

Ia menegaskan, cuaca buruk terjadi secara global dan tidak hanya di Bali.

“Januari memang biasanya terjadi penurunan. Itu sudah menjadi tren tahunan, bukan karena cuaca,” ujarnya.

Selain faktor musiman, PHRI juga menyoroti maraknya akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi.

Keberadaan usaha akomodasi ilegal dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel yang tercatat dalam sistem resmi.

Baca juga: BANYAK Akomodasi Wisata Bodong, Tugas Ketua PHRI Bali Tidak Mudah, Ini Syarat Menjadi Pucuk Pimpinan

“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar, ini ikut mengambil wisatawan dan berdampak pada okupansi hotel yang resmi,” katanya.

Ia menekankan pentingnya penguatan basis data pariwisata Bali agar pemerintah dan pelaku industri memiliki gambaran yang akurat dalam menyusun kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi ke depan.