Dari Bali, Transformasi Pariwisata Indonesia Dimulai Melalui Laut dan Tata Kelola Berkelanjutan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Enik Ermawati atau yang lebih dikenal sebagai Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa Bali memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai destinasi unggulan tetapi juga sebagai ruang pembelajaran.

Khususnya dalam mendorong transformasi pariwisata yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terutama ketika menyangkut pengelolaan potensi kelautan.

Hal tersebut disampaikan Wamenpar Ni Luh Puspa dalam sambutan pembukaan Bali Ocean Days 2026 Conference & Showcase, di InterContinental Bali Resort Jimbaran, Jumat 30 Januari 2026 kemarin, di hadapan para pemangku kepentingan lintas sektor.

Bali Ocean Days 2026, yang memasuki penyelenggaraan ketiganya dan kali ini mengusung tema Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future berlangsung selama dua hari 30 dan 31 Januari 2026.

Baca juga: JADI Destinasi Pelayaran Wisata Dunia, Wamenpar Ni Luh Puspa Groundbreaking Pembangunan BMTH

Pada pembukaan turut hadir Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiana.

Kegiatan ini mempertemukan pembuat kebijakan, praktisi, ilmuwan, pelaku industri, dan inovator untuk membahas bagaimana laut dapat terus menjadi sumber mata pencaharian, aktivitas pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian bagi generasi mendatang.

Dalam konteks ekonomi biru, sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu pilar utama yang bertumpu pada tiga elemen: ekosistem laut yang sehat dan tangguh; industri berbasis laut yang kompetitif; serta kawasan pesisir yang dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Pengembangan wisata bahari (marine tourism), menurut Wamenpar, harus memastikan pertumbuhan ekonomi dan konservasi kelautan berjalan beriringan.

Pengelolaan yang tepat tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang.

“Menjaga laut sebagai fondasi pariwisata berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama - dipimpin oleh pemerintah, dijalankan lintas kementerian, dan diwujudkan secara kolaborasi oleh industri serta masyarakat di lapangan,” ujar Ni Luh Puspa.

Pemerintah, lanjut dia, menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata.

Dalam penguatan wisata bahari, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, komunitas masyarakat pesisir, pelaku usaha, serta unsur pentahelix pariwisata.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan praktik pariwisata bertanggung jawab, konservasi ekosistem laut, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi sebagai penguat tata kelola destinasi bawah laut.

“Melalui Wonderful Indonesia Diving Directory, kami ingin memastikan wisata bahari Indonesia tumbuh dengan standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan yang jelas - agar laut kita terlindungi dan destinasi kita semakin dipercaya dunia,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pariwisata pesisir dan laut merupakan kekuatan utama Indonesia, namun sekaligus menjadi ruang yang paling rentan apabila tidak dikelola dengan baik.