Dampak Konflik Israel Amerika dan Iran, DPRD Bali Lakukan Penghematan Perjalanan Dinas Rp21 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — DPRD Bali akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp21 Miliar dari perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, biaya BBM dan makan minim.

Hal ini dilakukan sebab imbas konflik dari Israel-Amerika dan Iran yang hingga kini belum usai. 

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack mengatakan penghematan anggaran yang akan dilakukan sebesar Rp21 miliar. 

“Iya, ada penghematan di DPRD sendiri, mencapai Rp21 miliar dari perjalanan dinas,” kata, Dewa Jack pada, Senin 6 April 2026. 

Baca juga: Koster Tanggapi Pembakaran Sampah Liar Usai TPA Suwung Tak Terima Sampah Organik 

Lebih lanjut ia mengatakan, pemangkasan anggaran ini segera dilakukan untuk efisiensi di APBD induk 2026, karena melihat situasi ekonomi saat ini.

Dengan adanya efisiensi anggaran, dewan akan lebih selektif melakukan perjalanan ke luar daerah.

Hanya kegiatan yang bersifat urgensi, seperti pembahasan rencana peraturan daerah (ranperda), serta  sidak di dalam daerah.

"Melihat situasi ke depan sampai September menuju Oktober, itu sekitar Rp21 miliar,” imbuhnya. 

Baca juga: TPA Suwung Tak Terima Sampah Organik, SMAN 4 Denpasar Bentuk Tim Khusus Penanganan Sampah

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPRD Bali Ketut Nayaka menjelaskan pemotongan anggaran yang disepakati sebesar 10 persen atau Rp21 Miliar.

Hasil penghematan akan digunakan untuk perbaikan fungsi kawasan hutan, perbaikan tempat pengelolaan sampah, hingga perbaikan jalan.

"APBD induk dilakukan refocusing sudah sesuai arahan Mendagri. Diperbaiki supaya lebih baik lagi, kurang lebih Rp21 Miliar,” jelasnya.

Baca juga: KRONOLOGI Lansia Terpeleset ke Jurang Tebing Tukad Jinah di Desa Takmung, Diduga Hendak Buang Sampah

Nayaka mengatakan pemberlakuan WFH akan dimulai Jumat, 10 April, mengikuti pemerintah pusat.

Namun, yang tetap masuk kantor setiap Jumat adalah kepala organisasi perangkat daerah atau eselon II.

Dipastikan WFH digunakan untuk bekerja, bukan untuk kegiatan di luar tugas.

“WFH mengikuti pusat. Yang tetap di kantor eselon II, kemungkinan didampingi kabag agar tidak sendiri. Sedangkan anggota DPRD menyesuaikan jika ada kunjungan,” ungkap Nayaka.