Pansus TRAP Bali Segera Panggil PT BTID hingga PT JH, Ungkap Lahan Pengganti Mangrove

Lebih mengkhawatirkan, Supartha mengungkap dugaan bahwa sejumlah tempat ibadah, termasuk pura, turut masuk dalam skema SHGB di Jimbaran Hijau. 

Hal ini dinilai melanggar prinsip dasar hukum agraria serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

“Ada sekitar lima pura yang terindikasi masuk dalam SHGB PT Jimbaran Hijau. Akibatnya, masyarakat tidak bisa sembahyang atau memperbaiki tempat ibadah. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Pansus juga menyoroti dugaan kerusakan lingkungan di kawasan lain. 

Di antaranya Kembang Merta, di mana ratusan pohon disebut telah ditebang dan kawasan hutan dibeton sepanjang hampir dua kilometer. 

Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan penegakan hukum yang selama ini tegas terhadap masyarakat kecil.

“Kalau masyarakat menebang satu pohon bisa diproses hukum. Tapi ini ratusan pohon, harus ada kejelasan dan penegakan hukum yang adil,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Pansus TRAP berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan serta turun langsung ke sejumlah titik lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan. 

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh kebijakan pengelolaan aset tetap berpihak pada kepentingan rakyat. 

“Negara ini ada karena wilayah dan rakyat. Maka tugas kita sebagai pejabat adalah melayani rakyat. Semua kebijakan harus kembali pada prinsip sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Supartha. (sar)

Kumpulan Artikel Bali