IMBAS BBM Naik, Harga Aspal Naik Buat Tender Ulang di Klungkung, Harga Material Juga di Buleleng!

TRIBUN-BALI.COM - Empat paket proyek perbaikan jalan di Kecamatan Nusa Penida harus ditender ulang.

Hal ini lantaran lonjakan harga material, khususnya aspal dan solar industri, yang membuat nilai proyek dinilai tak lagi sesuai.

Kondisi ini dipicu dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang berimbas pada kenaikan harga energi dan material konstruksi. Akibatnya, para kontraktor enggan mengajukan penawaran karena khawatir merugi.

Empat paket proyek yang gagal tender tersebut, memiliki total nilai mencapai Rp 32,5 miliar. Rinciannya meliputi perbaikan ruas jalan Telaga-Desa Klumpu senilai Rp6 miliar, ruas Pertigaan Desa Batumadeg-Desa Batukandik senilai Rp9 miliar.

Tuas Desa Suana-Desa Pejukutan dan sekitarnya senilai Rp15 miliar, serta perbaikan jalan di Dusun Cemelagi senilai Rp 2,5 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Klungkung, Gede Mertajaya, mengatakan selain empat paket yang gagal tender, terdapat tiga paket pekerjaan lain yang sementara ditunda.

Baca juga: TRAGIS! Bule Norwegia Tewas Tertabrak Boat di Perairan Lembongan, Korban Saat Sedang Spearfishing

Baca juga: SUNGGUH TEGA! Buang Bayi Perempuan Tak Bernyawa dengan Tali Pusar Terjepit Klip Kertas di Sanur 

 Penundaan dilakukan untuk menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kondisi pasar terkini. "Ada juga tiga paket lagi yang kami tunda, kalau dipaksakan tender dikhawatirkan tidak ada yang menawar,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Sementara itu, dua paket pekerjaan lainnya tetap berjalan karena proses tender dilakukan sebelum lonjakan harga terjadi. Kedua proyek tersebut adalah ruas jalan Sampalan-Kampung Toyapakeh dan Lembongan-Klatak, yang kontraknya dijadwalkan segera ditandatangani.

Mertajaya menjelaskan, kenaikan harga material pasca monflik di Timut Tengah menjadi faktor utama tender ulang. Harga aspal melonjak dari Rp15.500 per liter menjadi Rp20.000 per liter. 

Sementara solar industri naik drastis dari Rp18.000 menjadi Rp32.000 per liter. Selain itu, biaya mobilisasi material ke wilayah kepulauan juga turut memperbesar beban operasional.

Pihaknya kini telah melakukan survei ulang harga pasar, untuk menyusun kembali HPS yang lebih relevan. Namun, penyesuaian tersebut berkonsekuensi pada pengurangan volume pekerjaan.

“Sebagai dampak penyesuaian HPS, pasti akan ada pengurangan volume pekerjaan,” tegasnya. Setelah dokumen rampung, proyek-proyek tersebut akan kembali ditenderkan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Meski sempat terkendala, Mertajaya optimistis seluruh pekerjaan masih bisa diselesaikan tepat waktu. Proyek-proyek tersebut didanai dari berbagai sumber, di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung, serta pinjaman daerah.

Sementara itu, Pj Perbekel Desa Suana, Nyoman Suarta, mengaku belum mendapat informasi terkait gagalnya tender proyek ruas Suana-Pejukutan. Meski demikian, ia berharap proses tender ulang dapat berjalan lancar mengingat kondisi jalan yang rusak parah.

Ruas tersebut diketahui menjadi akses penting menuju sejumlah destinasi wisata populer seperti Bukit Molenteng, Diamond Beach, dan Atuh Beach. (mit)

Gapensi Buleleng Minta Penyesuaian Nilai Proyek

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, berdampak langsung pada sektor konstruksi di Buleleng. Walaupun belum mengalami kerugian, namun kontraktor mulai tertekan. 

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Buleleng, mencatat sejumlah harga material mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya pipa. Material berbahan plastik ini mengalami kenaikan rata-rata mencapai 23 persen. 

"Terutama yang berkaitan dengan plastik itu luar biasa naiknya, sampai 23 persen. Ini sangat memberatkan, apalagi untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dominan menggunakan pipa," ujar Ketua Gapensi Buleleng, Ketut Budi Adnyana, Minggu (3/6/2026). 

Kenaikan harga juga terjadi pada material lain seperti pasir, batu, semen, dan besi. Untuk pasir dan batu, harga kini berada di kisaran Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per truk, yang mulai naik dalam sepekan terakhir.

Tak hanya material, biaya operasional alat berat juga ikut meningkat. Sebelumnya, biaya sewa alat berat berkisar Rp180 ribu per jam, kini naik menjadi Rp200 ribu hingga Rp225 ribu per jam, tergantung jarak dan pemilik alat.

"Semua ini berkaitan dengan BBM. Jadi dampaknya sangat besar terhadap pekerjaan konstruksi," jelasnya. Meski demikian, Budi Adnyana menyebut dampak tersebut belum sepenuhnya dirasakan pada proyek yang baru ditender. Namun, untuk proyek yang sudah berjalan, sejumlah kontraktor mulai mengeluhkan kenaikan biaya ini.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng terkait kondisi ini. Dari hasil komunikasi, disebutkan bahwa Kementerian PUPR berencana melakukan penyesuaian nilai pekerjaan hingga 8 persen.

"Cuma ini masih menunggu SK. Harapannya HPS bisa disesuaikan, supaya tidak jadi masalah ke depan," katanya. Gapensi Buleleng pun berharap pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan nilai proyek, dengan kondisi harga terbaru di lapangan. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan proyek tidak terganggu dan kontraktor tidak mengalami kerugian.

"Kalau tidak ada penyesuaian, ini akan sangat berat bagi teman-teman kontraktor. Mudah-mudahan ada solusi," pungkasnya. (mer)