Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Penyalur Resmi Beras dan Elpiji di Desa 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Masalah klasik seputar kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok di tingkat desa memicu respons serius dari parlemen Bali.

Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, mendorong agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bertransformasi menjadi mitra strategis bagi lembaga negara seperti Bulog dan Pertamina.

Langkah ini dipandang sebagai solusi konkret untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang, yang selama ini kerap memicu harga barang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Konsisten Jaga Kinerja Keuangan, Bank BPD Bali Raih Penghargaan Golden Champion di Tribun Bali Award

Gagasan ini mencuat setelah politisi yang akrab disapa Ajus Linggih tersebut melakukan reses di Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan dengan warga, ia mendapati keluhan yang seragam: sulitnya mendapatkan beras dan elpiji 3 kilogram dengan harga normal.

“Di reses kemarin banyak sekali menerima aspirasi dari masyarakat Buleleng terkait berbagai kendala yang masih dirasakan warga,” ungkap Ajus Linggih, Jumat 29 Mei 2026. 

Baca juga: Peringati Tri Suci Suci Waisak, Mapanbumi Bali Gelar Ritual Mandi Rupang Buddha dan Bazar Nabati

Ia menilai, menjadikan KDKMP sebagai penyalur resmi akan membuat distribusi barang bersubsidi seperti beras, minyak goreng, hingga gas melon menjadi lebih terkontrol dan tepat sasaran.

Ajus menegaskan bahwa penguatan KDKMP tidak bertujuan untuk mendistorsi pasar atau mematikan usaha ritel modern yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi desa harus diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.

“KDKMP itu bukan untuk bersaing dengan Indomaret atau Alfamart, tapi justru jadi mitra pemerintah. Harusnya dia jadi point of sales untuk produk-produk pemerintah,” tegas Ketua DPD AMPI Bali tersebut.

Lebih jauh, ia membayangkan KDKMP tidak hanya mengurusi sembako, tetapi juga merambah ke sektor pertanian dengan menjadi penyalur pupuk bersubsidi melalui kerja sama dengan Pupuk Indonesia.

“Jadi masyarakat itu belinya langsung di KDKMP. Apa yang menjadi program pemerintah, itu bisa disalurkan lewat koperasi desa,” tambahnya.

Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menjelaskan bahwa secara administratif pola kemitraan tersebut sebenarnya sudah mulai berjalan, meski menghadapi tantangan dalam status kemitraan dan konsistensi.

“Dengan Bulog kita sudah pernah berkoordinasi dan Bulog siap menyiapkan sembako, hanya kontinyuitasnya berbeda-beda tergantung keaktifan dari KDKMP masing-masing,” ujar Tri Arya.