JATAH TKD Dipangkas! 18 Gubernur Protes, Mendagri Tito Tegur yang Komplain, Ini Penjelasannya!

TRIBUN-BALI.COM - Kabar buruk datang dari pemerintah pusat, di mana mereka akan melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Pada rancanngan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2026, anggaran TKD ditetapkan sejumlah Rp650 triliun atau turun 24,8 persen dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Akibatnya, sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia datang menolak rencana pemerintah pusat memangkas dana TKD dalam anggaran 2026. 

Begitu juga ke Bali, dana ini akan dipangkas, sehingga para kepala daerah harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang dalam menata anggaran wilayahnya. 

Baca juga: PROTES 18 Gubernur Ihwal Anggaran TKD Dipotong Pusat! Koster Ungkap Aspirasinya Sama 

Baca juga: Komisi X DPR RI Nyoman Parta Dorong Pemerintah Setarakan Swasta dengan Negeri

Mendagri Tegur Gubernur yang Protes TKD Dipotong 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur para gubernur yang protes terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Tito meminta mereka untuk tidak pesimistis dan langsung resisten ketika anggaran dipangkas. 

Tito juga meminta para gubernur untuk introspeksi diri, bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran. “Jangan kemudian menjadi pesimistis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (9/10). 

Tito mengatakan, akibat pemborosan anggaran, kepala daerah kerap terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Maka dari itu, Tito berpesan kepada para gubernur untuk memakai anggaran secara tepat sasaran.

“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” katanya. 

Tito menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun meminta gubernur untuk melakukan exercise terlebih dahulu atas anggaran yang dimiliki usai TKD dipangkas. Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi. 

“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” imbuh Tito. 

Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) pagi. Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). 

Diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun. Namun, meskipun sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. 

Para kepala daerah menilai, kebijakan ini membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut. 

Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Sherly menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan.