JATAH TKD Dipangkas! 18 Gubernur Protes, Mendagri Tito Tegur yang Komplain, Ini Penjelasannya!

“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10). 

Menurut dia, pemotongan dana hampir 20-30 persen di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70 persen, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan, banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini. “Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui tak dapat menghadiri penyampaian aspirasi dari para Gubernur ke Kemenkeu. “Kebetulan saya tidak bisa hadir. Kalau terkait aspirasi Kepala Daerah isinya sama karena ada penurunan dana transfer daerah yang cukup besar,” kata Koster singkat pada Rabu (8/10).
“Sudah cukup disampaikan oleh Kawan-kawan Gubernur, tinggal menunggu kebijakan bapak Menteri Keuangan,” jelasnya. 

Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia datang menolak renacana pemerintah pusat memangkas dana TKD dalam TA 2026. Langkah ini bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ini bentuk protes terbuka dari para kepala daerah yang menilai kebijakan pemotongan itu bisa membuat roda pembangunan di daerah tersendat, sementara beban belanja terus bertambah.

Pertemuan berlangsung di bawah koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan langsung dipimpin oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Para gubernur menyampaikan bahwa pengurangan TKD sebesar 20 hingga 30 persen di tingkat provinsi, bahkan mencapat 70 persen di beberapa kabupaten akan membuat daerah kesulitan menutup biaya pegawai, terutama untuk PPPK, dan proyek infrastruktur yang sudah berjalan.

Mereka khawatir janji pembangunan yang sudah diumumkan ke publik akan terpakda ditunda atau bahkan batal dikerjakan. (sar)