BONGKAR Modus Beras Premium Abal-abal Harga Mahal, Total Kerugian Capai Rp 10 Triliun

TRIBUN-BALI.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar praktik curang mafia pangan terkait manipulasi kualitas beras premium di pasar. Praktik ini ditaksir telah merugikan konsumen hingga mencapai Rp 10 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, modus yang dilakukan para pelaku adalah dengan mengemas beras kualitas rendah atau beras dengan tingkat patahan (broken) tinggi, namun dijual dengan label harga beras premium yang mahal. “Bukan sekadar oplos, ini nyolong. Saya sudah periksa di laboratorium, ini hasil temuan dari para middleman,” ujar Amran seperti dilansir Kontan.co.id, Minggu (26/4). 

Berdasarkan hasil uji laboratorium, Amran menjelaskan bahwa standar beras premium seharusnya hanya memiliki tingkat patahan maksimal sebesar 14 persen. Namun, di lapangan ditemukan beras yang diklaim premium ternyata memiliki tingkat patahan antara 34 % hingga 59 % . 

Baca juga: WNA Irlandia Ditemukan Tewas di Villa Kerobokan, Ada Tulisan Tertempel di Pintu Kamar

Baca juga: Hendak Nyeberang, Nyoman Kasub Jadi Korban Tabrak Lari di Jembrana, Alami Patah Tulang

Secara hitungan ekonomi, beras dengan spesifikasi rendah tersebut seharusnya dibanderol di kisaran harga Rp 8.000 per kilogram (kg). Namun, para spekulan menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp 17.000 per kg. 

“Artinya, harga Rp 8.000 dijual Rp 17.000. Kalau kita ambil hitungan moderat dengan harga Rp 12.000 saja, ada selisih Rp 5.000 per kg. Jika volume beras tersebut mencapai 2 juta ton, maka kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun," papar Amran.

Ia menambahkan, jika melihat total peredaran komoditas tersebut secara keseluruhan, nilai kerugian akibat manipulasi harga ini bahkan bisa menembus angka Rp 100 triliun. Amran menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk penipuan terhadap rakyat secara masif.

Menanggapi hal tersebut, Kementan bersama Satgas Pangan telah mengambil langkah hukum yang tegas. Beberapa pelaku dilaporkan sudah ditahan dan menjalani proses hukum.

“Pilihannya, mana yang lebih kejam? Memberantas 100 orang mafia, atau membiarkan mafia dan koruptor lewat sementara rakyat ditipu? Bersama Satgas Pangan, kami tindak tegas satu-satu,” pungkasnya.

Sementara itu, Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pangan Provinsi Bali melaksanakan langkah antisipatif dengan menggelar serangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang menyasar pasar tradisional, ritel modern, hingga distributor besar.  

Seperti pada Sabtu (25/4) kemarin, tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Bali, Badan Pangan Nasional, Bulog Kanwil Bali, serta dinas terkait di lingkungan Pemprov Bali menyisir Pasar Kreneng, Denpasar. Tim memantau secara langsung fluktuasi harga di tingkat pedagang.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy menjelaskan, pengawasan intensif ini merupakan respons cepat pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Fokus pemantauan tim Satgas meliputi komoditas strategis seperti beras, telur, minyak goreng, kedelai, gula, jagung, cabai, bawang, hingga daging sapi dan ayam. 

“Pengawasan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga wajar dan kualitas yang baik,” kata Kombes Pol Ariasandy, pada Minggu (26/4).

Sebelumnya, pada Kamis (25/4) tim juga melakukan penelusuran alur distribusi di sejumlah titik-titik lain mulai dari Toko Kamila dan Warung Bumbu Ibu Gek Sri di Pasar Kreneng, hingga distributor besar seperti UD.

Cipta Agung Unggas di Penatih dan ritel modern Supermarket Grand Lucky di Jalan PB Sudirman. Upaya ini untuk memastikan tidak ada oknum pelaku usaha yang memanfaatkan situasi global untuk melakukan spekulasi harga.

Kombes Pol. Ariasandy menegaskan, Satgas tidak akan segan mengambil tindakan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Pengawasan ini tidak hanya berhenti pada harga, tetapi juga menyentuh aspek keamanan dan mutu pangan yang beredar. 

“Kami mengingatkan para pelaku usaha agar tetap mematuhi ketentuan pemerintah. Pelanggaran akan ditindak tegas secara berjenjang, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha,” jelas dia. 

Satgas Pangan Bali pun memastikan harga dan ketersediaan 14 bahan pokok penting (bapokting) di wilayah Bali masih stabil dan terkendali hingga akhir April 2026. Kondisi pasar domestik di Bali dipastikan belum terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah secara signifikan.

Kondisi stabil ini menjadi catatan penting di tengah situasi geopolitik Timur Tengah per April 2026 yang kian memanas.  Secara global, konflik bersenjata di kawasan tersebut sering kali memicu kenaikan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang. 

“Hingga saat ini, dari dialog langsung dengan pedagang di Pasar Kreneng, harga pangan masih berada dalam kisaran terjangkau dengan pasokan yang sangat mencukupi kebutuhan masyarakat Bali,” imbuh Kombes Ariasandy.

Satgas Pangan Bali juga menegaskan efisiensi jalur distribusi lokal dan pengawasan ketat terhadap stok di gudang-gudang distributor menjadi kunci harga di Bali tidak ikut bergejolak. “Satgas Saber Pangan hadir untuk menjamin keamanan stok dan stabilitas harga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang tanpa perlu khawatir akan lonjakan harga yang tiba-tiba,” tegasnya.

Melalui sinergi lintas instansi antara Polda Bali, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bulog, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan pangan daerah. Pengawasan berkelanjutan ini diharapkan mampu membentengi ekonomi masyarakat Bali dari dampak negatif ketidakpastian situasi global di masa mendatang. (ali/ian) 

Harga Beras Dipantau Ketat

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tudingan bahwa harga beras mengalami lonjakan tajam di tengah pasokan melimpah mencapai 5 juta ton.  

Amran menegaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, komoditas beras tidak lagi menempati urutan teratas sebagai kontributor inflasi. 

Amran meminta masyarakat dan pelaku pasar untuk melihat pergerakan harga pangan menggunakan rasio data, bukan berdasarkan asumsi atau perasaan semata. “Kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio.

Inflasi, penyumbang inflasi dulu, ini dua tahun terakhir bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor satu, dua, atau tiga, tapi sekarang tidak lagi,” ujar Amran pada awak media seperti dilansir kontan.co.id, Minggu (26/4). 

Amran juga memastikan harga beras dipantau ketat meskipun ada lonjakan biaya produksi imbas kenaikan biaya logistik dan kemasan. 

Ia mengatakan pemerintah belum ada wacana untuk penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras Stabilisasi Pasokan dan ahrga Pangan (SPHP). Beras pemerintah ini menurutnya akan dijadikan sebagai instrumen penyeimbang jika terjadi fluktuasi harga di pasar. 

Selain SPHP, Amran juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap HET. Menurutnya, saat ini tidak ada alasan bagi pedagang atau produsen untuk menaikkan harga di atas ketentuan, mengingat stok beras pemerintah saat ini melampaui 5 juta ton. 

“Dulu kalau kita impor, alasannya ada, kurang beras jadi harga naik. Sekarang tidak ada alasan. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main dengan pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga,” tegasnya. 

Amran mengakui adanya kenaikan harga di beberapa titik tertentu, namun hal itu lebih disebabkan oleh kendala distribusi yang terlambat, bukan karena kelangkaan pasokan. Amran mengklaim dalam dua kali masa lebaran terakhir, harga beras relatif stabil. 

Sementara itu, Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog, Muhammad Wawan Hindayanto memastikan bahwa Perum Bulog terus memantau perkembangan harga beras di pasar.

Wawan mengakui bahwa masih ada kenaikan harga di beberapa lokasi. Namun menurutnya hal itu bukan karena kekurangan pasokan beras melainkan karena harga kemasan yang mengalami lonjakan tajam. “Kendalanya di kemasan, untuk stok kami punya tapi terkendala dengan kemasan,” lanjutnya. 

Mengantisipasi hal ini, Bulog menyebut akan menggunakan kemasan lama yang tersisa untuk program PSO (Public Service Obligation) atau beras subsidi.  Selain itu, Bulog juga kembali melakukan lelang ulang pengadaan kemasan untuk memenuhi program bantuan pangan beras SPHP dan Minyakita. 

“Kami sudah lelang dua kali, itu gagal karena ada kondisi Selat Hormuz mengakibatkan harga bijih plastik naik tinggi sehingga belum ada produsen yang berani memasukkan penawarannya,” jelas Wawan. 

Untuk meredam harga di beberapa wilayah, Bulog berkomitmen untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan. “Harapannya untuk mengurai permintaan beras maupun minyak goreng di pasar,” ungkap Wawan.  (ali)

Stok Beras Tembus Rekor 5 Juta Ton

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Indonesia mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan menembus 5.000.198 ton per 23 April 2026. Capaian ini menjadi sinyal kuat keberhasilan penguatan produksi dalam negeri sekaligus mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak melakukan impor beras sejak 2025 dan berlanjut hingga 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Hari ini kita umumkan beras 5.000.198 ton. Ini berkat kerja keras kita semua dan ini berkontribusi pada rakyat Indonesia juga berkontribusi pada dunia,” ujar Amran saat meninjau gudang filial Perum Bulog di Karawang, seperti dilansir kontan.co.id, Minggu (26/4).

Lebih lanjut, Amran menegaskan bahwa Indonesia kini berbalik arah dari negara pengimpor menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri. Sebelumnya, Indonesia sempat mengimpor sekitar 7 juta ton beras dalam periode 2023–2024.

“Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April ini,” katanya.

Keberhasilan swasembada beras ditopang oleh produksi nasional yang solid. Sepanjang 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,69 juta ton, melampaui kebutuhan konsumsi domestik sebesar 31,16 juta ton.

Kinerja sektor pertanian ini juga tercermin dalam peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) tanpa perikanan konsisten berada di atas 120 sejak pertengahan 2024. Bahkan, NTP mencapai 126,11 pada Desember 2025 dan Februari 2026—level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Selain itu, indeks harga yang diterima petani padi juga menunjukkan tren positif, bertahan di atas 130 dan mencapai 144,52 pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menilai capaian stok beras yang tinggi dan keberhasilan menekan impor menjadi fondasi penting menuju kemandirian pangan. Di saat yang sama, Indonesia juga berpotensi memainkan peran lebih besar dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan global. (ali)