Sekda Gianyar Bali Tugaskan Para Camat Data Vila Di Wilayahnya, Widhya: Segera Urus Perizinan

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Bangunan vila terus menjamur di Kabupaten Gianyar, Bali. 

Bahkan vila yang sebelumnya memiliki kesan privat, kini sudah tidak lagi. 

Banyak vila yang dibangun berdempetan dengan vila lain dengan pemilik berbeda. Bahkan tak jarang ditemui adanya vila yang dibangun di atas tanah satu are.

Sebagian besar vila dibangun di atas tanah persawahan, yang menyebabkan pertanian semakin terhimpit. 

Baca juga: Sejumlah Vila, Mobil dan SPBU Terdampak Banjir Ajukan Klaim Asuransi ke Jasindo Denpasar

Saking banyaknya vila, Pemerintah Kabupaten Gianyar hampir tidak memiliki data pasti terkait jumlah vila. Sebab banyak di antaranya yang tak berizin.

Sejumlah sumber menyebutkan, menjamurnya vila bertarif murah, secara tak langsung telah merusak pasar hunian pariwisata. 

Wisatawan yang datang, banyak memilih tinggal di vila, ketimbang hotel. Hal ini pun mengancam tenaga kerja perhotelan.

Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, Senin 22 September 2025 mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan para camat se-Gianyar, dalam menindaklanjuti banyaknya vila baru di Gianyar. 

Dirinya menginstruksikan agar para camat turun ke lapangan, mendata setiap vila di wilayahnya. 

Ketika ditemukan ada vila tak berizin, agar yang bersangkutan mengurus izin. 

Pihaknya pun berharap tidak ada vila yang melanggar Perda, baik itu aturan tentang jalur hijau, sempadan sungai, radius kesucian pura dan sebagainya. 

"Camat kemarin sudah kita minta mendata dengan kelian banjar, kalau yang punya masyarakat lokal belum berizin, kita akan imbau untuk segera mengurus perizinan. Kalau melanggar, di Gianyar kan sudah tegas, contohnya kemarin Parq dan Greenflow sudah ditutup," ujarnya.

Ditanya apakah dengan menjamurnya vila, menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap pariwisata Gianyar, pria yang karib disapa Gus Bem itu belum bisa mengomentari. 

Dalam hal ini, dirinya perlu menggelar forum diskusi dengan insan pariwisata, agar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat. 

"Untuk ini kami belum bisa memastikan. Nanti kita FGD (Focus Group Discussion) sekali-sekali dengan pelaku pariwisata," ujarnya.