WASPADA Warga Pesisir Karangasem, DPR RI Ajukan Pendeteksi Dini Bencana di Bali ke Pusat 

TRIBUN-BALI.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir rob yang diperkirakan terjadi pada 7–11 Oktober 2025.

Peringatan ini dikeluarkan menyusul informasi resmi dari BMKG terkait fenomena fase perigee yang berpengaruh terhadap pasang surut air laut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa menjelaskan, wilayah Karangasem memiliki garis pantai cukup panjang dengan sebagian masyarakat yang tinggal dan bekerja di pesisir.

Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terdampak banjir rob. “Warga yang tinggal di tepi pantai diimbau untuk mengamankan barang-barang berharga sejak dini. Sementara nelayan diminta lebih berhati-hati, serta menunda aktivitas melaut jika terlihat tanda-tanda air laut mulai meninggi,” ungkap Arimbawa, Jumat (3/10).

Baca juga: PASUTRI WNA Bikin Kebun Ganja Hidroponik, Polisi Polda Bali Tangkap NR dan KV di Rumah Kontrakan

Baca juga: PENANGKAPAN Pak Rama Senyap, Vonis Hakim Selaras Tuntutan Jaksa, Penjara 4 Tahun Denda Rp300 Juta!

Arimbawa juga menambahkan agar perahu atau jukung nelayan tidak dibiarkan terikat di bibir pantai. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak jukung yang mengalami kerusakan akibat hantaman banjir rob.

Selain itu, BPBD akan membatasi sementara aktivitas masyarakat maupun wisatawan di kawasan pesisir selama periode potensi banjir rob berlangsung. 

Masyarakat diharapkam selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun instansi berwenang lainnya. “Yang utama, masyarakat jangan panik. Kami bersama instansi terkait selalu siaga untuk melakukan langkah antisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Sementara itu, terdapat 14 jenis risiko bencana yang telah diidentifikasi di Bali. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya tergolong berisiko tinggi, termasuk banjir, gempa bumi, dan tsunami. 

Hal tersebut diungkapkan oleh, Kepala BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, pada Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (3/10). “Kepala BNPB atensi juga, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa disupport paling tidak 4–5 sungai yang perlu sistem peringatan dini banjir, itu terkait banjir,” ucap Teja. 

Lebih lanjut ia mengatakan, meski Bali sudah memiliki Peraturan Gubernur terkait kajian risiko bencana, ancaman masih sangat besar, baik dari darat maupun laut. “Pulau yang kecil tadi ada 30 sesar gempa untuk di darat, sementara di laut kami juga ada ancaman dua megathrust dari selatan, sementara di utara juga ada. Jadi tsunami salah satu risiko tinggi di Bali meskipun kejadiannya sangat-sangat jarang,” jelasnya.

Menurut catatan sejarah, Bali sudah enam kali mengalami tsunami, meskipun periodenya sangat jarang. Namun, Teja menilai potensi itu tetap bisa berulang di masa mendatang. “Sama halnya di banjir, dalam hal peringatan dini tsunami juga ada problem. Kami sudah punya mungkin lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi tetap kurang optimal,” ujarnya.

Teja menambahkan, perkembangan pesat industri pariwisata menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di zona rawan bencana. Hal itu menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem mitigasi.

“Aspirasi kami nanti mohon ada dukungan tentang sistem peringatan dini baik banjir maupun tsunami, termasuk aspirasi tentang bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur yang resilien terhadap gelombang,” kata Teja.

Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang, yang tengah melakukan kunker di Bali, mengaku sudah menerima laporan mengenai sepuluh titik rawan bencana di Bali.

“Kunjungan hari ini (kemarin) mungkin fokusnya karena ini kunjungan reses, jadi semua anggota DPR RI sebelum kembali ke dapil melakukan kunjungan. Kenapa dipilih Bali? Berbagai hal. Satu baru bencana. Kedua, ini pintu gerbang Indonesia. Tadi dilaporkan oleh Kepala BPBD ada 10 titik yang menjadi titik rawan untuk bencana. Bisa sungai, bisa berupa gempa dan lain-lain,” ujar Marwan.