Dewan Karangasem Soroti Ketergantungan Daerah Terhadap Aktivitas Galian C

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Ketergantungan Kabupaten Karangasem terhadap aktivitas galian C, kini mulai dipandang sebagai titik lemah pembangunan daerah.

Alih-alih menjadi mesin ekonomi jangka panjang, sektor ini dinilai justru berisiko menghambat daerah menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ketua Pansus III DPRD Karangasem, Wayan Sumatra, menilai praktik pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) selama ini terlalu dominan. Ia menyebut, orientasi eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol ketat akan meninggalkan beban besar di masa depan.

Baca juga: Kebakaran di Club Med Bali Hanguskan Bangunan Agung Restoran, Kerugian Capai Rp5 Miliar

“Kalau terus dibiarkan, kerusakan lingkungan, infrastruktur, hingga dampak sosialnya akan jauh lebih mahal untuk dipulihkan dibanding manfaat ekonominya sekarang,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, Karangasem perlu segera keluar dari pola pembangunan lama yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya tak terbarukan.

Baca juga: Kehangatan Kunjungan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Istri di Aston Suite Denpasar

Ia mendorong agar pendapatan daerah diarahkan dengan membuka investasi ke sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan, tentunya dengan perizinan yang mempermudah investor untuk menanamkan modalnya di Karangasem.

“Melalui perizinan yang tertib,  bisa dibentuk iklim investasi yang sehat. Kalau kepastian hukum lemah, investor juga akan ragu masuk,” tegasnya.

Ia juga mengkritisi praktik penjualan material pasir yang dinilai belum memberikan nilai tambah optimal bagi daerah. Sumatra menekankan pentingnya perubahan pendekatan dari mengejar volume ke peningkatan kualitas dan nilai jual.

“Pasir itu aset, bukan komoditas murah. Harus dikelola dengan bijak supaya memberi manfaat maksimal tanpa merusak lingkungan,” katanya.

Di tengah tekanan terhadap sektor tambang, peluang justru dinilai terbuka di sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif.

 Karangasem disebut memiliki potensi besar, apalagi dengan mulai bergesernya preferensi wisatawan yang mencari destinasi lebih tenang serta tren kerja jarak jauh.

“Sekarang banyak orang ingin tinggal di wilayah yang lebih alami dengan kualitas hidup lebih baik. Ini peluang besar, tapi harus disiapkan dengan serius,” imbuhnya.

Ia pun menyoroti masih rendahnya realisasi investasi di Karangasem dibandingkan daerah lain di Bali. Tanpa pembenahan regulasi dan peningkatan kenyamanan berusaha, ia khawatir daerah ini akan terus tertinggal dalam perebutan investasi.

“Kalau tidak ada kepastian dan kesiapan, investor pasti pilih daerah lain. Ini yang harus segera dibenahi,” tandasnya. (mit)