Karangasem Cari Sumber Pendanaan Baru, Mulai Kaji Opsi Pinjaman Daerah 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Pemerintah Kabupaten Karangasem mulai mengkaji opsi pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan menjelang Tahun Anggaran 2027. 

Langkah tersebut muncul seiring proyeksi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap harus berjalan.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata melakukan pertemuan dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Rabu (10/6/2026), untuk membahas kemungkinan pengajuan pinjaman daerah.

Baca juga: TPID Bali Perkuat Sinergi untuk Pastikan Pasokan dan Harga Tetap Stabil Jelang Galungan-Kuningan!

Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Karangasem, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta Direktur RSUD Karangasem.

Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Karangasem dan PT SMI menelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan mekanisme pinjaman daerah. Mulai dari persyaratan administrasi, tahapan pengajuan, hingga skema pengembalian pinjaman agar tidak membebani kondisi keuangan daerah di masa mendatang.

Baca juga: 4 Rekomendasi Smartwatch Rp300-400 Ribuan Juni 2026, Gadget Wearable Performa Berani Diadu

Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par mengatakan, keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Menurutnya, sejumlah program strategis, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan layanan kesehatan, tetap membutuhkan dukungan pendanaan agar dapat direalisasikan.

"Kita melihat proyeksi fiskal tahun 2027 cukup terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi. Karena itu, berbagai opsi pembiayaan, termasuk pinjaman daerah melalui PT SMI, sedang kita kaji," ujarnya.

Ia menegaskan, penjajakan tersebut masih berada pada tahap awal. Pemkab Karangasem masih harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait pengajuan pinjaman.

Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem Wayan Suastika menyatakan pihaknya akan mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai regulasi. Menurutnya, setiap kebijakan pembiayaan daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemkab Karangasem berencana melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan sebagai bagian dari proses penjajakan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pinjaman daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. (mit)