Soal Isu Pemangkasan, PPPK di Klungkung Resah

Di tempat terpisah, Sekda Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama, Pemkab Gianyar sama sekali tidak memiliki kendala dalam menggaji PPPK.

Terlebih lagi selama ini, Pemkab Gianyar sangat terbantu akan adanya PPPK.

“Sementara kita di Gianyar belum ada kendala terkait itu, kita masih sangat membutuhkan tenaga dari rekan-rekan PPPK,” ujar pria yang karib disapa Gus Bem itu.

Jumlah PPPK di Kabupaten Gianyar mencapai 5.935. Mereka secara serentak dilantik pada tahun 2025 lalu.

Terdiri dari pegawai di lingkungan Pemkab Gianyar, tenaga guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis.

“Intinya, di Gianyar tidak ada wacana memberhentikan PPPK, karena mereka masih sangat dibutuhkan,” ujar Gus Bem. 

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menyebutkan sampai saat ini untuk PPPK di Denpasar masih bisa dibiayai dari APBD.

Jaya Negara menyebutkan, pembayaran pun dilakukan sesuai dengan regulasi.

“Kami masih bersyukur. Bahkan untuk THR kami bayar penuh. Sesuai regulasi, apa yang dibayarkan, kami penuhi,” ungkapnya, Kamis (26/3). 

Pihaknya menambahkan, dalam evaluasi tiga bulan pertama, realisasi PAD Denpasar terpenuhi. Sehingga, sepanjang terpenuhi pihaknya berkomitmen akan membiayai PPPK.

“Sepanjang terpenuhi, tidak boleh mendahului yang di atas, kami tetap berkomitmen membiayai PPPK, Astungkara,” paparnya.

Dirinya menyebut, jika pariwisata masih stabil, maka PPPK masih bisa dibiayai. “Kita tidak tahu bagaimana pariwisata nanti kalau turun, mudah-mudahan tidak terjadi,” paparnya.

Jaya Negara pun masih berharap ada dukungan dana dari pusat.  Hal itu dikarenakan capaian pembangunan belum 100 persen.

“Tapi kalau memang itu sudah menjadi kebijakan, kami harus atur keuangan. Mana yang harus diefisiensikan, skala prioritas itu didahulukan,” katanya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa secara terpisah juga memberikan tanggapan terkait kabar tersebut.