TEWAS 11 Orang Akibat Demo Rusuh di Berbagai Daerah, Komnas HAM Rilis Nama Para Korban Jiwa 

TRIBUN-BALI.COM  - Demonstrasi yang berujung bentrokan antara personel kepolisian dan demonstran di berbagai kota di Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis ada 11 korban jiwa hingga Selasa (2/9). Korban berasal dari mahasiswa, pelajar, pengemudi ojek online (ojol) hingga staf dan anggota DPRD.

Komnas HAM juga mencatat ada 1.683 orang ditahan oleh Polda Metro Jaya atas peristiwa demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada 25, 28, 29, 30, dan 31 Agustus 2025.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan data tersebut didapat setelah Komnas HAM meninjau langsung ke Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) dan bertemu langsung dengan Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Indra Wenny Panjiyoga, beserta jajarannya.

Baca juga: BUNTUT Demo di Bali, 3 Orang Jadi Tersangka dari 158 Orang, Polda Bali Kembali Amankan 5 Demonstran!

Baca juga: AKIBAT Adanya Demo Anarkis, Badung Education Fair Ditunda, Simak Alasannya Berikut Ini

“Pada pertemuan ini, diperoleh informasi bahwa Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan 1.683 orang peserta masa aksi dari tanggal 25, 28, 30, dan 31 Agustus 2025,” kata Anis, Selasa (2/9).

Anis mengatakan ada kemungkinan data tersebut bertambah, karena belum termasuk data di polres wilayah penegakan hukum Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, dia juga bertemu dengan 19 orang keluarga masa yang masih ditahan oleh pihak kepolisian.

Komnas HAM pun mendorong Polda Metro Jaya segera membebaskan peserta aksi yang ditahan dan menginformasikan kepada pihak keluarga. “Kami juga meminta Polda Metro Jaya memberikan akses bantuan hukum bagi setiap orang yang ditahan,” ujar Anis.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian memeriksa kendaraan taktis (rantis) serta rekaman CCTV untuk mengungkap fakta peristiwa tujuh anggota Brimob yang diduga melindas driver ojek online, Affan Kurniawan (21).

Peristiwa rantis maut terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Selatan, Kamis (28/8) malam.
Saurlin mengatakan pemeriksaan dilakukan agar kronologi kejadian dapat dipastikan secara utuh.

Menurutnya, fakta harus utuh mulai dari awal peristiwa hingga proses penyelidikan di Bareskrim Polri nantinya.

“Ya, kita akan kumpulkan semua CCTV yang ada beberapa CCTV sedang kita analisa, dan saya kira Bareskrim Polri juga melakukan hal yang sama,” ujar Saurlin.

Terkait dugaan adanya pendorongan terhadap korban, Saurlin menegaskan pihaknya belum bisa menarik kesimpulan. Komnas HAM juga belum dapat memastikan apakah pelanggaran ini termasuk pelanggaran HAM berat.

“Yang pasti ada pelanggaran, nanti kita buktikan bentuk pelanggarannya tapi sekarang belum bisa disimpulkan karena CCTV masih sepotong-sepotong. Kita harus pastikan peristiwa ini berbasis pada fakta,” jelasnya.

Komnas HAM berjanji akan menyampaikan kesimpulan setelah seluruh data dan bukti diperoleh secara menyeluruh. Rencananya, Div Propam Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kategori berat pada Rabu (3/9) untuk terduga pelanggar Kompol K.

Kemudian pada Kamis (4/9) untuk terduga pelanggar Bripka R. Selanjutnya sidang etik kategori sedang akan digelar setelah sidang etik kategori berat.

Akreditor telah melaksanakan pemeriksaan terhadap semua saksi termasuk orang tua korban kemudian juga mengamati, menganalisa video, foto, dan dokumen-dokumen pengamanan.

Adapun dua anggota yang masuk dalam pelanggar kategori berat Kompol Kosmas Kaju Gae (duduk di samping sopir) dan Bripka Rohmat (sopir).

Kemudian pelanggar kategori sedang ada Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.  Kelimanya duduk di bangku belakang saat kejadian.

Sementara itu Pakar Politik Syahganda Nainggolan mengatakan presiden Prabowo perlu membuat tim independen pencari fakta agar seluruh informasi dapat diperoleh masyarakat secara benar.

“Demikian pula untuk memenuhi kritikan dunia internasional, termasuk PBB, atas banyaknya korban kekerasan dalam menyampaikan pendapat,” kata Syahganda.

Meskipun Prabowo sudah bekerja maksimal dalam meredam situasi chaos dan meresahkan masyarakat, tetap saja masyarakat membutuhkan kelengkapan informasi, seperti siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kekerasan aparat negera dalam menangani aksi-aksi protes dan kemungkinan penunggangan aksi-aksi tersebut untuk kepentingan elite tertentu. 

“Beberapa hal sensitif seperti penjarahan rumah anggota DPR dan menteri keuangan, isu darurat militer dan isu terbunuhnya beberapa mahasiswa dan pelajar oleh aparat harus dapat dibongkar tuntas,” ujar Syahganda.

Syahganda juga meminta agar penangkapan-penangkapan aktivis pada aksi-aksi unjuk rasa perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk menangkap Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation.

Pemerintahan Prabowo harus memulai investigasi dengan melihat sebab-sebab sosial politik yang besar dan komprehensif, sebelum melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

“Tanpa metode yang tepat, saya memandang bahwa nanti yang akan muncul adalah saling fitnah dan pencatatan kambing hitam,” ujarnya.

Dengan metode investigasi yang serius dan tepat, Syahganda Nainggolan berharap Prabowo dapat menegakkan hukum sekeras-kerasnya.

"Metode investigasi harus serius dan tepat, supaya tuduhan Prabowo tentang adanya unsur makar dan terorisme yang didalangi mafia migas, pangan dan lain-lain dalam kasus tersebut dapat dibongkar sejelas-jelasnya," tutup Pendiri Great Institute ini. Great Institute adalah lembaga pemikiran (think tank) yang didirikan mendukung pemikiran progresif revolusioner Presiden Prabowo Subianto.

GREAT yang merupakan singkatan dari Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics, diluncurkan di Jakarta Selatan pada Selasa (3/6) silam. Lembaga ini digagas Dr Syahganda Nainggolan, yang menjabat ketua Dewan Direktur, bersama sejumlah tokoh nasional, termasuk Moh Jumhur Hidayat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Diketahui aksi-aksi massa yang memprotes kenaikan tunjangan DPR dan kekerasan aparat dan disertai kerusuhan sepanjang 25 Agustus - 1 September 2025 sudah menyebabkan jatuhnya korban hingga mencapai 10 orang. Kejadian ini tentu memilukan dan membuat prihatin pada aktivis pro demokrasi. (tribun network/nas/rik/wly)

DAFTAR KORBAN JIWA YANG TEWAS HINGGA SELASA (2/9):

1. Affan Kurniawan (21) – Pengemudi ojol asal Jakarta 
2. Muhammad Akbar Basri (26) - Pegawai Humas DPRD Makassar.
3. Sarinawati (26) - Pegawai DPRD Makassar.
4. Saiful Akbar (43) - Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Makassar.
5. Rusdamdiansyah Rusmadiansyah (25) - Pengemudi ojol di Makassar.
6. Sumari (60) - Tukang becak asal Solo.
7. Rheza Sendy Pratama (21) - Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. 
8. Andika Lutfi Falah (16) - Siswa kelas 11 di SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten.
9. Iko Juliant Junior (19) - mahasiswa FH Universitas Negeri Semarang 
10. Budi Haryadi (30) – Anggota Satpol PP Kota Makassar.11.  Septinus Sesa - Warga saat aksi blokade di kawasan Wirsi dan Jalan Yosudarso, Manokwari