Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

PDIP Bali

Bantah Isu “Buang Kader”, PDI Perjuangan Tabanan Tekankan Etika dan Loyalitas ke Partai

Kader PDI Perjuangan Tabanan I Made Edi Wirawan kini resmi bergabung ke PSI. Beredar kabar, bergabungnya ia ke PSI disebut-sebut karena "dibuang"

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
PDIP - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi. Ia menyampaikan bantahan dari PDIP terkait sanksi pemecatan terhadap kader PDIP. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kader PDI Perjuangan Tabanan I Made Edi Wirawan kini resmi bergabung ke PSI.

Beredar kabar, bergabungnya ia ke PSI disebut-sebut karena "dibuang" oleh PDI Perjuangan Tabanan.

Menyikapi hal itu, PDI Perjuangan Tabanan menegaskan bahwa sanksi pemecatan terhadap I Made Edi Wirawan merupakan bagian dari pendidikan politik dan penegakan etika organisasi, bukan reaksi atas kepindahan yang bersangkutan ke partai politik lain.

Baca juga: WAJIB Akomodir 30 Persen Perempuan dan Generasi Muda, Musran PDIP Jembrana Sukses Digelar!

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai narasi di ruang publik yang menyederhanakan persoalan seolah-olah partai melakukan “pembuangan kader”.

"Dalam politik, hak individu tetap dihormati. Tetapi ketika seseorang memilih menjadi kader partai, ada etika, disiplin, dan garis perjuangan yang wajib dipatuhi."

"Sanksi ini adalah bentuk pendidikan politik, bukan tindakan emosional," ujar Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi.

Baca juga: 3.021 Kader Ikuti Musyawarah Ranting PDIP Buleleng Bali Serentak di Tiga Wilayah

Setiap kader memiliki kebebasan politik sebagai warga negara.

Namun, kebebasan tersebut memiliki batas ketika seseorang masih terikat secara organisatoris dengan partai politik tertentu. 

Diakui pemecatan terhadap Edi Wirawan dijatuhkan setelah yang bersangkutan dinilai secara nyata melanggar instruksi resmi partai, khususnya pada momentum politik strategis.

Baca juga: PDIP Tegas Tetap Inginkan Pilkada Langsung, Megawati: Kita Tidak Akan Biarkan Demokrasi Dikerdilkan

Pelanggaran tersebut, menurutnya, tidak bisa dipandang sebagai perbedaan pendapat biasa, melainkan sebagai sikap politik yang bertentangan dengan keputusan organisasi.

"PDI Perjuangan memiliki mekanisme internal yang ketat dan berjenjang dalam menjatuhkan sanksi kepada kader. Setiap keputusan diambil melalui kajian, pengumpulan fakta, serta pertimbangan organisasi, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik," kata Putu Eka.

Putu Eka yang juga merupakan ketua Praksi PDI Perjuangan Tabanan menegaskan, tidak ada istilah membuang kader.

Yang ada adalah penegakan aturan. 

Baca juga: Hari Ini Kaesang Lantik Pengurus Baru PSI Bali, Ada Mantan Ketua Golkar dan Eks Wabup dari PDIP

"Kami tidak menilai orangnya, tapi sikap dan perbuatannya. Kalau kader dibiarkan melanggar instruksi partai, maka itu justru merusak sistem kepartaian itu sendiri," tegasnya.

Lebih jauh, Putu Eka menilai persoalan ini perlu dilihat secara lebih luas sebagai bagian dari upaya membangun kedewasaan berdemokrasi.

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved