Jabatan Disesuaikan dengan Pendidikan dan Pengalaman, Gubernur Lantik 373 Pejabat Baru Pemprov Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster akhirnya melantik dan mengambil sumpah/janji 373 pejabat di lingkungan Pemprov Bali setelah memperoleh izin dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Mutasi perdana juga dilakukan pada jajaran birokrasi yang menempati Jabatan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas.

Adapun para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat Eselon II sejumlah 18 orang, Eselon III 109 orang dan Eselon IV 246 orang.

Beberapa pejabat eselon II hanya dirotasi dan tidak mempromosikan jabatan eselon II yang baru.

Baca: Putri Bupati Gianyar Sabet Juara Putri Remaja Bali, Penghargaan Pertama Gek Diah di Bidang Modeling

Baca: Tante Vanessa Angel Ceritakan Apa Yang Dirasakan Vanessa Angel Sebelum Dijebloskan Ke Penjara

Selanjutnya, diakui kalau dalam mutasi kali ini dirinya mungkin belum bisa memuaskan semua pihak.

Namun, dia meyakinkan bahwa proses mutasi kali ini dilakukan secara profesional, dimana jabatan yang diisi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing.

Selain itu harus diisi sesuai aturan seperti pemenuhan kepangkatan serta kompetensinya.

“Dalam penempatan ini satu pun tidak ada yang saya panggil sebelumnya. Ngomong juga saya enggak. Saya hanya melihat dari portofolio dan datanya saja,” kata Koster saat menyampaikan arahannya di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (6/2/2019).

Baca: Ingin Berkunjung ke Museum Lukisan Sidik Jari? Ini Informasi Jam Bukanya

Baca: Mengunjungi Museum Lukisan Sidik Jari, Menikmati 666 Karya I Gusti Ngurah Gede Pemecutan

Koster mengingatkan bahwa tahun ini implementasi Visi Pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang diusungnya telah memasuki tahun kedua.

Menurutnya, upaya percepatan implementasi visi pembangunan tersebut membutuhkan penanganan yang arif, tepat, cepat serta ditopang komitmen dan profesionalisme jajaran birokrasi Pemprov Bali.

“Saya berharap seluruh jajaran birokrasi bekerja cepat, tepat dan cermat, tolong bantu saya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa dalam mutasi kali ini mempunyai makna sangat strategis karena bertujuan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong.

Baca: 40-50% Iklan Obat di Bali Tak Penuhi Syarat, BBPOM Gandeng Pengusaha & Media Lakukan Pengawasan

Baca: Hanya Karena Bakso Ismaya Dilaporkan Sang Istri Ke Polisi, Sebut Alami Gangguan Niskala

“Hal ini cukup mendesak untuk menghindari stagnasi terhadap pelaksanaan tugas pelayanan,” ucapnya.

Lanjutnya, pelantikan jangan hanya dimaknai sebagai formalitas.

Namun lebih dari itu, proses mutasi dan pelantikan pejabat merupakan upaya distribusi sarana penguatan, pengembangan dan penguatan potensi dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka mewujudkan SDM, yang andal profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.