Persoalan Air Bersih Masih Pelik, Direktur PDAM Diminta Berkantor Dua Pekan di Nusa Penida
Permasalahan air bersih dan infrastruktur masih pelik dibahas saat acara Temu Wirasa Pemkab Klungkung, di Balai Banjar Bayuh Desa Kutampi
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Widyartha Suryawan
TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Permasalahan air bersih dan infrastruktur masih pelik dibahas saat acara Temu Wirasa Pemkab Klungkung, di Balai Banjar Bayuh Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Senin (13/5/2019).
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta sampai meminta Direktur PDAM, I Nyoman Renin ngantor selama dua pekan untuk mencatat dan mencari jalan keluar permasalahan air bersih di Nusa Penida
Keluhan terkait air bersih ini disampaikan warga Nusa Penida, I Nyoman Yoga. Ia berharap agar air bersih bisa segera dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Nusa Penida.
"Kami sangat mengharapakan air bersih bisa kami nikmati secara merata di Nusa Penida," ungkap Yoga.

Di hadapan Nyoman Suwirta, Ketua Forum Perbekel, I Ketut Gede Arjaya meminta instansi terkait untuk mampu membantu pemasaran segala hasil pertanian di Nusa Penida.
Selain itu, warga lainnga Nyoman Sukada meminta agar pemerintah dapat membantu memberikan dana untuk kegiatan yang melibatkan lansia.
Nyoman Suwirta menjawab, terkait masalah air, Suwirta menugaskan Direktur PDAM berkantor selama dua pekan di Nusa Penida.
Hal ini untuk menyelesaikan perencanaan dan mengecek biaya yang diperlukan untuk merealisasikan 100 persen air bersih bagi masyarakat Nusa Penida.
"Saya harapkan tahun 2020, hal ini bisa terealisasikan," kata dia.
Terkait infrastruktur jalan di Nusa penida, Suwirta meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klungkung agar segera menurunkan tim untuk melakukan inventarisir panjang jalan yang belum terselesaikan di Nusa penida.
Sedangkan terkait kemacetan yang kerap terjadi di pasar Toya Pakeh, dinas terkait diminta tegas untuk menata pedagang agar bisa berjualan di tempat yang sudah disediakan.
"Selain itu, dalam penggunaan dana desa, perbekel agar mengalokasikannya tidak hanya untuk infrastruktur fisik tapi juga pemerdayaan masyarakat," jelas Suwirta. (*)