Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Hari Ini Konsultan Dari World Bank Datang Ke Bali Kaji Ulang Pembangunan Bandara Bali Utara

Sebelumnya, World Bank menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan bandara di Bali utara belum layak dibangun.

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Eviera Paramita Sandi
Tribun Bali
Ilustrasi tempat pembangunan Bandara Bali Utara 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim konsultan World Bank datang ke Bali, hari ini.

Mereka akan menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi di Pulau Bali, termasuk rencana pembangunan bandara di Bali utara, Kamis (29/1/2018) hari ini, di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung.

Berdasarkan surat undangan yang diterima Tribun Bali, Rabu (28/3/2018), rapat koordinasi ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin.

Rapat akan dihadiri Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, pejabat eselon I pemerintah pusat, kepala badan pengatur jalan tol, pimpinan BUMN di Bali,

Dirut PT Pembari dan PT BIBU Panji Sakti --dua investor yang bersaing dalam proyek bandara Bali utara-- juga turut diundang.

Begitu juga akademisi Universitas Udayana (Unud).

World Bank direncanakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap pembangunan bandara di Bali utara.

Sebelumnya, pihak World Bank menyatakan Bandara Bali Utara belum layak dibangun.

Gubernur Pastika kemudian mengusulkan World Bank untuk melakukan kajian ulang.

“Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya mereka mengerti. Saya katakan coba survei sekali lagi, akhirnya mereka setuju untuk datang lagi ke Bali,” kata Pastika.

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, World Bank menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan bandara di Bali utara belum layak dibangun.

“Alasan dibilang tidak layak karena pasir pantainya hitam, belum ada penumpangnya, dan atraksi pariwisata juga belum banyak di Bali utara,” ujar Pastika usai melantik Sekda Provinsi Bali, Selasa (28/3/2018).

Menurut Pastika, saat itu World Bank melakukan kajian tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi.

“Pada waktu itu World Bank tidak melibatkan provinsi sama sekali apalagi kabupaten sehingga saya kira data-data yang dipakai kebanyakan data-data yang tidak valid, data tahun 2015, kan jauh sekali dengan data sekarang,” ujarnya.

Seharusnya World Bank melakukan studi yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, dan akademisi yang ada di Bali.

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved